REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tetap optimistis akan pengentasan tindakan rasuah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan menyusul hasil survei yang menyatakan 48,2 persen publik mengaku tidak puas terhadap kinerja KPK.
"Kita patut optimis atas kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (22/3).
Lembaga antirasuah itu beralasan capaian kinerja pemberantasan korupsi tidak hanya soal seberapa banyak pelaku korupsi yang tertangkap tangan alias terjaring OTT. Ali mengatakan, perlu juga diukur seberapa mampu KPK menutup titik-titik rawan korupsi dan seberapa bisa menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan korupsi.
"Oleh karenanya, KPK tak hanya mengandalkan strategi penindakan, namun secara simultan juga gencar melakukan upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi," kata dia.
KPK membandingkan dengan survei yang mereka lakukan secara berkelanjutan guna mengukur capaian pemberantasan korupsi melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). KPK mengeklaim survei internal menghasilkan skor indeks integritas sebesar 72,4.
"Berdasar hasil survei tersebut, KPK kemudian mendorong komitmen seluruh stakeholder agar serius menindaklanjuti rekomendasinya sebagai langkah perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia," katanya.
Survei litbang Kompas menyebutkan 48,2 persen responden mengaku tidak puas terhadap kinerja KPK. Sedangkan 43,7 persen mengaku puas dan 8,1 persen menjawab tidak tahu.
Sebanyak 26,7 persen dari responden yang mengaku tak puas itu dikarenakan menurunnya operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Survei tersebut diikuti 506 responden pada 22-24 Februari 2022. Responden yang diwawancarai merupakan warga berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi.
KPK mengaku mengapresiasi hasil survei tersebut. Ali mengatakan, survei itu merupakan dukungan publik akan upaya pemberantasan korupsi, melalui feedback terhadap kinerja KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
