REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Nawir Arsyad Akbar
Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar serta Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Haris dan Fatia sama-sama mengaku siap jika harus ditahan.
Haris menegaskan tidak gentar jika harus mendekam di balik jeruji besi. Ia tidak takut apabila nantinya setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik langsung ditahan oleh polisi.
"Jadi walaupun saya sampai di tahan hari ini atau kapanpun ditahan itu nggak ada masalah," tegas Haris Azhar saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022).
Haris Azhar menyebut penetapan tersangka kepada dirinya dan Fatia merupakan bentuk politisasi dari upaya pembungkaman. Bahkan hanya mereka berdua yang dibungkam suaranya, tapi masyarakat turut dibungkam dengan penetapan tersangka tersebut.
"Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum," tegas Haris.
Sementara itu, kata Haris, banyak laporan polisi yang dibuatnya tidak mendapatkan perkembangan hingga detik ini. Karena itu ia menyebut laporan yang menyasar dirinya dan Fatia adalah laporan prioritas. Padahal dari sisi materi prosesnya ini hanya menyasar tayangan Youtube dirinya bersama Fatia.
"Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris membuka ruang untuk membahas soal skandal dari sembilan organisasi yang saya bahas di Youtube saya," kata Haris Azhar
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti juga menegaskan telah siap menerima konsekuensi atas kasus yang menjerat dirinya, termasuk ditahan. Tidak hanya itu, kata Fatia, dirinya juga siap membuka data yang dimilikinya untuk diketahui masyarakat luas.
Data tersebut terkait keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan di balik relasi ekonomi operasi militer di Intan Jaya, Papua. Akibat menyebutkan nama-nama penguasa yang diduga "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua, Fatia dan Haris Azhar dipolisikan.
"Jadi yang perlu dilihat ditanya ke polisi apakah ditahan atau tidak. Kalau kami siap dengan konsekuensi ini dari awal dan kita siap buka data ke publik," tegas Fatia, saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin.
Senada dengan Haris, Fatia juga menyebut penetapannya sebagai tersangka merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurutnya, upaya kriminalisasi dan pembungkaman ini kerap menimpa pihak-pihak yang mengkritik maupun menyuarakan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada pemerintah.
"Terjadi juga kepada beberapa korban, pembela HAM yang aktif menyuarakan kritiknya, masukan kepada negara," ungkap Fatia.
Lanjut Fatia, harusnya Presiden Joko Widodo harus menyoroti fenomena ini. Maka dengan demikian, pemerintah jangan sibuk mengkriminalisasi aktivis. Namun pemerintah, dalam hal ini pejabat tinggi negara harusnya fokus mengurusi Papua, agar tidak terjadi konflik terus menerus.
"Jadi semestinya presiden khususnya otu menyoroti fenomena ini dan tidak sibuk kriminalisasi aktivis tapi sibuk urusi Papua biar tidak konflik terus," ungkap Fatia.
Bila ia ditahan, Fatia mengatakan berarti ada bukti negara bersikap represif. "Tapi saya sih terima-terima saja. Namun, yang menjadi urusannya adalah bagaimana sebetulnya proses akuntabilitas itu sendiri. Jadi, yang perlu dilihat ditanya ke polisi apakah ditahan atau tidak," ujar Fatia.
Diketahui, Haris dan Fatia diperiksa penyidik sebagai tersangka pada Senin (21/3/2022) atas laporan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Laporan itu teregister dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.
Kemudian penetapan tersangka ini terkait dengan pelaporan pencemaran nama baik. Luhut menggugat konten Youtube milik Haris Azhar, yang mengundang Fatia Maulidiyanti untuk membahas soal hasil investigasi sembilan LSM hukum, dan HAM, serta kemanusian, terkait relasi bisnis, dan operasi militer di Intan Jaya, Papua, berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya."
Dalam konten, Haris Azhar dan Fatia membahas tentang bisnis para pejabat, dan purnawirawan TNI, di balik di Papua. Lalu, berdasarkan konten itu, Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya pada September 2021 lalu. Keduang sempat akan dilakukan mediasi dengan pelapor, tapi urung terjadi. Sampai keduanya ditetapkan sebagai tersangka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
