Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

PDIP Jabar: Kader Partai Jangan Sampai Terkecoh Big Data 

Jumat 18 Mar 2022 18:24 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Ilustrasi Pemilu 2024. PDIP Jabar mengajak kader untuk fokus terhadap pemenangan Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu 2024. PDIP Jabar mengajak kader untuk fokus terhadap pemenangan Pemilu 2024

Foto: dok.Istimewa
PDIP Jabar mengajak kader untuk fokus terhadap pemenangan Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat meminta seluruh mesin partai terus menggelar pelatihan penggalangan, penguasaan teritorial yang diikuti ranting dan anak ranting mulai April 2022. 

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Jawa Barat, Mochtar Mohamad,  menyampaikan hal tersebut kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, ketua fraksi, ketua sekretaris DPC se-Jawa Barat. 

Baca Juga

"Pelatihan tersebut dilakukan sesuai dengan Renstra Pemilu 2024 baik persiapan Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ujar Mochtar, Jumat (18/3/2022) dalam keterangan tertulisnya. 

Mengenai persiapan Pilpres 2024, dia menegaskan kepada seluruh kader untuk mensosialisasikan capres dan cawapres dari kader partai PDI Perjuangan.

"Tentunya kawan-kawan sudah bisa mensosialisasikan Capres/Cawapres berasal dari Kader Partai. Seperti Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo,” kata dia.  

Lebih jauh dirinya mengatakan, menanggapi pernyataan salah satu menteri tentang big data, menurutnya itu bukan kewenangan beliau yang bersangkutan berbicara tentang penundaan Pemilu 2024. Apalagi Kemendagri, DPR RI, KPU, Bawaslu sudah memutuskan Pemilu 14 Februari 2024.

"Berdasarkan survey SMRC yang dirilis 17 Maret 2022, sebanyak 84,4 persen pengguna sosial media justru menolak pemilu ditunda. Lalu big data yang dipakai LBP (Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan) itu apa dan dari mana?," kata Mochtar dengan lugas. 

Dia menyebutkan seharusnya LBP fokus pada mencegah pencurian kekayaan laut Indonesia serta mendorong para investor untuk investasi di IKN Nusantara sehingga tidak seluruhnya menggunakan APBN.

"Isu penundaan pemilu merugikan Presiden Jokowi dan terkesan LBP mencampuri urusan menteri di luar tupoksinya. Ada persepsi Menteri segala urusan, bahkan terkesan mendikte Presiden Jokowi," kata dia.     

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA