REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong pengikisan kesenjangan digital dengan pemerataan infrastruktur digital untuk seluruh wilayah di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, pengadaan satelit multifungsi dapat membantu pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet. Menurut Johnny, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.
“Jaringan pita lebar backbone, kita telah menggelar 360 ribu kilometer fiber optik di darat dan dasar laut. Kalau kita pegang ujungnya dan mengitari bumi, itu sembilam kali lipat panjangnya. Apakah sudah cukup? Belum. Oleh karena itu, kita tetap harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata. Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” kata Menkominfo seperti dilansir Antara, Kamis (17/3/2022).
Menurut Johnny agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.
“Untuk pengadaan satelit, saya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software-nya di hulu, Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi,” ujar dia.
Menkominfo menjelaskan, HBS merupakan cadangan untuk SATRIA-I menggunakan teknologi very high-throughput sedang dibangun dan dijadwalkan selesai pada pertengahan 2023. Satelit HBS juga menyediakan kapasitas tambahan bagi infrastruktur jaringan internet.
"Dari sisi bandwith, HTS dengan teknologi yang baru ini memiliki kapasitas yang setara dengan Satelit SATRIA-I. Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh BAKTI Kominfo sebesar 80 dan lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN. Penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan kebutuhan Satelit Nusantara-2 yang gagal diletakkan diorbit pada April tahun 2020 yang lalu,” kata dia.
Johnny menegaskan telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit. "Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,” ujar dia.
Direktur Utama BAKTI Kementerian Kominfo Anang Latif menjelaskan, skema pembiayaan HBS dengan SATRIA-1 berbeda. Pembiayaan HBS langsung dari BAKTI Kementerian Kominfo. Sementara SATRIA-1 berasal dari konsorsium atau investor.
“Untuk SATRIA-1, kami membutuhkan investor untuk HBS kami menggunakan dana pembiayaan langsung dari BAKTI sendiri karena ini sebenarnya ditujukan juga untuk menggantikan BTS-BTS USO yang sewa kontraknya akan berakhir di tahun 2024. Jadi akan menggunakan dana BAKTI which is USO untuk keperluan ini,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
