REPUBLIKA.CO.ID, PARIGI -- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, menyebutkan konsumsi pangan berdasarkan perhitungan per kapita khususnya komoditas beras oleh masyarakat setempat mencapai 56.702 ton per tahun dari jumlah penduduk 440.015 jiwa.
"Produksi beras kabupaten ini lebih dari cukup untuk konsumsi lokal berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan Ketersediaan (NBM Ketersediaan) tahun 2021 jumlah produksi beras mencapai 149.520 ton," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong Sitti Wahyuni Norman yang ditemui di Parigi, Selasa (15/3/2022).
Ia menjelaskan, ketersediaan pangan kabupaten itu selalu terpenuhi setiap tahun, seiring dengan produktivitas petani dalam menanam padi. Data Dinas Ketahanan Pangan menyatakan, beras yang dihasilkan petani setempat juga mengalami surplus sebanyak 102.846 ton.
Tidak jarang pelaku usaha memasarkan komoditas tersebut hingga ke luar daerah. Sasarannya, pasar Manado, Sulawesi Utara, Gorontalo hingga Kalimantan Timur.
Selain surplus, pemerintah setempat juga telah menyiapkan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 28,608 ton untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.
"Tahun ini kami meminta menambah anggaran untuk kepentingan penambahan CBP sekitar 20 ton. Secara garis besar ketersediaan pangan khususnya komoditas padi melimpah.Bahkan Parigi Moutong daerah andalan penyangga ketahanan pangan Sulteng, di susul Kabupaten Banggai," ujar Wahyuni.
Selain beras, Parigi Moutong juga memiliki komoditas jagung dengan jumlah produksi cukup besar yakni 588 ribu ton per tahun dengan produktivitas 40,36 kwintal per hektare dari luas tanam 14.575 hektare. Ia menambahkan, untuk menciptakan ketahanan pangan yang ideal, pemerintah setempat juga mendorong keanekaragaman pangan sebagai upaya mengantisipasi kerawanan pangan.
Dari penganekaragaman bahan pangan tersebut, Parigi Moutong telah memproduksi sejumlah komoditas di luar sub sektor tanaman pangan sebagai komoditas unggulan (padi dan jagung).
"Upaya penganekaragaman pangan, tentunya kami berkolaborasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) setempat termasuk pemangku kepentingan dalam rangka mendorong petani meningkatkan produksi," kata Wahyuni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
