Legislator Harap Masyarakat Kalimantan Dilibatkan dalam Pembangunan IKN

Pemindahan ibu kota negara harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kalimantan

Selasa , 15 Mar 2022, 06:24 WIB
Papan peringatan jalur perlintasan satwa liar terpasang di sisi Jalan Samboja-Sepaku yang masuk ke dalam koridor satwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Pada koridor satwa IKN Nusantara direncanakan akan dibangun underpass dan flyover sebagai perlintasan satwa liar.
Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Papan peringatan jalur perlintasan satwa liar terpasang di sisi Jalan Samboja-Sepaku yang masuk ke dalam koridor satwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Pada koridor satwa IKN Nusantara direncanakan akan dibangun underpass dan flyover sebagai perlintasan satwa liar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat Lasarus berharap pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dapat membawa percepatan pembangunan di sana. Selama prosesnya, ia berharap bahwa pembangunannya juga melibatkan masyarakat sekitar.

"Penting hargai hak-hak serta kearifan masyarakat lokal dan yang lebih penting lagi masyarakat lokal dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di berbagai bidang kegiatan," ujar Lasarus saat dihubungi, Senin (14/3/2022).

Ia menegaskan, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur bukan dimaknai pemindahan masalah dari Jakarta. Pemindahan ibu kota negara harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat di sana.

"Jangan jadikan masyarakat Kalimantan sebagai penonton saja dari gendang dan tarian pemindahan ibu kota negara ini," ujar Ketua Komisi V DPR itu.

Baca juga : Jokowi: Bangun IKN Pekerjaan Rumit, Bisa 15 Hingga 20 Tahun

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahannya kepada para gubernur se-Indonesia di Balikpapan, pada Ahad (13/3/2022) malam. Presiden juga menjelaskan kepada para gubernur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

Jokowi menginginkan, dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memiliki fasilitas berstandar internasional pula. “Kita ingin memiliki kota yang internasional, RS internasional, perguruan tinggi internasional, sebelumnya tidak boleh, karena omnibus law sekarang boleh, Bapak Ibu Gubernur kalau mau tarik investasi dari luar boleh, silakan,” ucap dia.

Dalam acara ini, Presiden turut didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Jatuh Dipicu Larangan Perjalanan di Chinaan-di-china