REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri minyak goreng (migor) masih mengalami kelangkaan. Di beberapa wilayah masyarakat masih kesulitan menemukan minyak, bahkan di minimarket.
Satgas Pangan Polri pun turun tangan dengan membentuk tim yang khusus mengawasi distribusi migor. "Satgas Pangan Polri telah membentuk beberapa Tim untuk Fokus melaksanakan pengawasan dan pemantauan terkait distribusi minyak goreng dari produsen, distributor hingga pengecer tingkat bawah (hulu ke hilir)," ujar Kepala Satgas Pangan (Kasatgas) Polri Irjen Pol Helmy Santika, saat dihubungi awak media, Senin (14/3).
Kemudian, lanjut Helmy, tim khusus tersebut akan melakukan beberapa langkah. Di antaranya, melakukan koordinasi dengan Kementerian perdagangan (Kemendag) guna mendorong percepatan realisasi DMO, khususnya beberapa provinsi yang mengalami defisit minyak goreng.
"Bersama Kemendag, satgas pangan pusat dan daerah, akan lebih intensif melaksanakan monitoring dan pengecekan dilapangan, pada produsen, distributor pengecer pada gerai modern dan gerai tradisional," ujar Helmy.
Berikutnya, tim akan mendorong dan mengimbau pelaku usaha khususnya industri yang belum mendapatkan alokasi untuk tetap beroperasi. Selain itu juga membantu Kemendag RI untuk membuat pola distribusi DMO CPO dan RDB oilen secara merata. Kemudian tidak hanya terkonsentrasi pada afiliasi industri yang sekaligus sebagai ekspotir.
"Melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan dan reseller/pedagang dadakan yang melakukan aksi borong dan menyimpan minyak goreng," ucap Helmy.
Biasanya, kata dia, minyak goreng yang mereka beli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali dengan harga di atas HET. Maka, dengan demikian, Helmy menegaskan, terhadap minyak goreng yang ditimbun didorong percepatan distribusinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
