REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengelolaan sampah di Indonesia mayoritas belum menggunakan pendekatan terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk aspek teknis dan finansialnya. Komitmen Pemerintah Daerah masih sangat rendah, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah kurang dari 1 persen dari total APBD. Sehingga semua pihak harus bersinergi berkolaborasi menangani sampah.
General Manager Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO) Zul Martini Indrawati menyatakan hal tersebut saat memberikan kata sambutan pada webinar yang digelar oleh IPRO dengan tema "Integrasi Tata Kelola Persampahan di Indonesia" melalui aplikasi zoom pada Kamis, 10 Maret 2022.
"Mengacu pada Direktorat PDPPI (Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur) 2021 komitmen anggaran untuk pengelolaan sampah semestinya ditingkatkan 3-5 persen dari total anggarannya," kata Martini.
Martini menyatakan bahwa kita patut bersyukur, sektor keuangan merespon cepat kebijakan tersebut dengan membuka kran pembiayaan untuk sektor usaha renewable dan industri hijau. Salah satunya adalah Bank UMKM Jawa Timur yang telah berkomitmen memberikan pembiayaan bagi pengoperasian TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) di Bangkalan Madura.
Merespon hal tersebut Pimpinan Divisi Pemasaran Bank UMKM Jawa Timur Eddy Sulaksono, S.H.,M.M, menyatakan bahwa Bank UMKM Jawa Timur berkomitmen untuk ambil bagian dalam sektor pembiayaan usaha persampahan karena memiliki multiplier efek, yakni terjadi peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan, sosial, tumbuhnya kesadaran masyarakat, dan semangat kebersamaan kelola sampah.
"Apalagi komitmen itu didorong oleh Peraturan POJK 51/2017 dan Peraturan Bank Indonesia No.14/15 Tahun 2012. Hal ini tentu menjadikan perbankan sebagai financial backbone bagi berbagai kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, seperti pengoperasian TPST Bangkalan, Madura," kata Eddy.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangkalan Anang Yulianto sangat antusias masa depan pengelolaan sampah di Bangkalan akan sukses ketika didukung oleh berbagai pihak, terutama Perbankan. Kondisi infrastruktur persampahan di Bangkalan sangat memprihatinkan. Pada Februari 2021, TPA di Bangkalan ditutup oleh warga karena melebihi kapasitas dan tidak dikelola dengan baik.
Sementara itu, Pemkab Bangkalan tidak mampu bangun TPA karena mahal. Padahal Pemerintah ingin membuat ekonomi sirkular pada tata kelola sampah. Solusi jangka pendek, pihaknya menyewa lahan untuk TPA sementara sedangkan solusi jangka menengah merevitalisasi bekas TPA menjadi TPS terintegrasi.
"Kami bersepakat dengan IPRO dan Reciki untuk mengoperasionalkan TPST secara terintegrasi dengan melibatkan TPS3R, bank sampah, dan ekosistem persampahan lainnya," kata Anang.
Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar mengapresiasi sinergitas dan kolaborasi antara Pemda, Perbankan, dan sektor swasta. Ia berharap Bangkalan segera merealisasi pengelolaan sampah secara terintegrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan massif, meski anggaran persampahan tidak memadai.
"Kita berharap TPST Samtaku Jimbaran bisa hadir di Bangkalan. Hal ini akan mewarnai pengelolaan sampah di Indonesia ke depan. Dukungan perbankan dalam pembiayaan pada bisnis persampahan menjadi sangat penting dan selalu siap berkolaborasi dengan multipihak," kata Novrizal.
Menurut dia, Indonesia tengah menuju target pengelolaan 100% sampah pada 2025. Mari bergerak bersama, meski sampai saat ini pengurangan baru di angka 15-16%, kita harus bisa meningkatkan dua kali lipat agar magnitude-nya tercapai.
"Saya optimis, dukungan produsen dan IPRO serta organisasi atau komunitas turunan lainnya dari produsen dapat merespon Peraturan KLHK P75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sebagai mandatory yang wajib dijalankan," kata Novrizal.
Para narasumber pada webinar ini adalah: Novrizal Tahar, Direktur Penanganan Sampah KLHK, Dhia Fani, Senior Project Lead Rethinking Recycling Academy, Paola Cannucciari, Senior Manager Eco Bali, Anang Yulianto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bangkalan, dan Eddy Sulaksono, S.H., M.M, Pimpinan Divisi Pemasaran Bank UMKM Jawa Timur. Acara yang diikuti oleh 239 partisipan ini dipandu oleh moderator Swietenia Puspa Lestari, CEO Divers Clean Action Foundation.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
