REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil akhirnya memberikan tanggapan terkait konflik yang terjadi antara SBM ITB dan Rektor ITB. Ridwan Kamil sendiri, saat ini menjabat sebagai majelis wali amanat ITB.
Menurut Ridwan Kamil, yang terjadi di SBM saat ini bisa terjadi di semua perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, dia sudah mengarahkan agar persoalan yang ada bisa dimusyawarhakan.
"Segala sesuatu itu kuncinya dimusyawarahkan. Ada rutinitas di SBM ITB yang dalam pandangan Rektor ITB perlu ada sentralisasi. Sehingga ada kebiasaan yang hilang," jar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (10/3).
"Saya masih menunggu hasil musyawarahnya, karena saya hanya 1 dari anggota MWA, biasanya keputusan diambil setelah MWA ini bersama, dulu kasus Rektor Unpad berjilid-jilid. Itu kan nggak bisa ada intervensi dari seseorang," katanya lagi.
Saat ditanya apakah Emil akan menggelar rapat MWA, menurutnya, inisiatif harus Ketua MWA Yani Panigoro. "Tetapi secara informal, saya sudah melobi berbagai pihak," katanya.
Terkait dosen yang sempat mogok tak beraktivitas, Emil mengimbau, agar yang pertama mengedepankan kepentingan mahasiswanya. "Yang ortunya titipkan jangan diganggu oleh persoalan institusi. Tetap asupan ilmu jangan terganggu. Jangan ada pemberhentian KBM, bukan hal baik untuk ditiru," paparnya.
Sebelumnya, Forum Dosen SBM ITB (FD SBM ITB) menyatakan tidak beroperasi seperti biasanya mulai Selasa, tanggal 8 Maret 2022. Menurut Perwakilan dan Juru Bicara Forum Dosen SBM, Achmad Ghazali, proses belajar mengajar tidak dilaksanakan secara luring maupun daring. Namun, mahasiswa diminta untuk belajar mandiri.
"Dengan berbagai pertimbangan, FD SBM ITB juga menyatakan tidak akan menerima mahasiswa baru sampai sistem normal kembali," ujar Achmad Ghazali kepada wartawan, Rabu (9/3).
Ghazali menjelaskan, keputusan ini diambil karena kebijakan Rektor ITB saat ini tidak memungkinkan SBM ITB untuk beroperasi melayani mahasiswa sesuai standar internasional yang selama ini diterapkan.
Hal ini, kata dia, merupakan dampak konflik berkepanjangan setelah Rektor ITB Reini Wirahadikusumah mencabut hak swakelola SBM ITB tahun 2003 tanpa pemberitahuan dan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
