Wednesday, 30 Zulqaidah 1443 / 29 June 2022

UNHRC akan Kunjungi Xinjiang Selidiki Pelanggaran HAM Muslim Uighur

Rabu 09 Mar 2022 17:55 WIB

Rep: Kiki Sakinah/ Red: Ani Nursalikah

Petugas polisi meminta masuk ke sebuah masjid di Changji di luar Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, Kamis (6/5). China sedang mencoba untuk bergerak dari tindakan keras keamanan di Xinjiang, sekitar  lebih dari satu juta etnis Uyghur ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang sejak 2016, menurut para ahli dan peneliti PBB, tindakan tersebut sebagai upaya untuk memberantas ekstremisme. REUTERS/Thomas Peter  SEARCH

Petugas polisi meminta masuk ke sebuah masjid di Changji di luar Urumqi, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China, Kamis (6/5). China sedang mencoba untuk bergerak dari tindakan keras keamanan di Xinjiang, sekitar lebih dari satu juta etnis Uyghur ditahan di pusat-pusat pendidikan ulang sejak 2016, menurut para ahli dan peneliti PBB, tindakan tersebut sebagai upaya untuk memberantas ekstremisme. REUTERS/Thomas Peter SEARCH

Foto: REUTERS/Thomas Peter
UNHRC akan mengunjungi Xinjiang pada Mei mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC) Michelle Bachelet akan melakukan kunjungan ke China, termasuk perjalanan ke Xinjiang yang bergejolak. Lawatan tersebut dilakukan dalam rangka menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh Beijing terhadap Muslim Uighur.

Bachelet mengatakan perjalanan itu diperkirakan akan berlangsung pada Mei mendatang. "Saya senang mengumumkan kami baru-baru ini mencapai kesepakatan dengan pemerintah China untuk sebuah kunjungan," kata Bachelet dalam pidato video kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dilansir di India Today, Rabu (9/3/2022).

Baca Juga

"Pemerintah juga telah menerima kunjungan tim (Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia) lanjutan untuk mempersiapkan (untuk) saya tinggal di China, termasuk kunjungan ke Xinjiang dan tempat-tempat lain. Tim ini akan berangkat ke China bulan depan," ujar Bachelet seperti dikutip South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong.

Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB ini telah bernegosiasi dengan Beijing sejak September 2018 tentang kunjungan ke Xinjiang. Lebih dari satu juta Muslim Uighur diduga telah ditahan di kamp-kamp penahanan massal.

Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan negara-negara sekutu menuduh perlakuan Beijing terhadap Uighur, Muslim berbahasa Turki, sama dengan genosida. Sementara itu, China telah mempertahankan kebijakannya di kawasan itu dengan mengatakan kebijakan itu dirancang untuk melawan terorisme dan ekstremisme.

Bulan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selama kunjungannya ke Beijing untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin mengatakan kepada para pemimpin China  dia mengharapkan mereka untuk mengizinkan Bachelet melakukan kunjungan yang kredibel ke China, terutama wilayah Xinjiang. Guterres telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Sekjen PBB ini menyatakan harapannya komunikasi antara kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dan otoritas China akan memungkinkan kunjungan Komisaris Tinggi yang kredibel ke China, termasuk Xinjiang. Laporan media bulan lalu mengatakan China telah memperpanjang undangan bersyarat ke Bachelet untuk mengunjungi Xinjiang yang disarakan dilakukan setelah Olimpiade Musim Dingin. China juga bersikeras Bachelet tidak boleh merilis laporannya tentang Xinjiang sebelum upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 4 Februari seperti yang diminta oleh politisi AS.

Seperti diketahui, diplomat AS, Uni Eropa dan negara-negara sekutu telah memboikot upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade Musim Dingin bulan lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kepada media pada 28 Januari 2022 bahwa China menyambut Bachelet untuk mengunjungi China, termasuk Xinjiang.

"Posisi kami konsisten dan jelas. Tujuan dari kunjungan tersebut adalah mempromosikan pertukaran dan kerja sama, bukan investigasi berdasarkan praduga bersalah. Kami menentang siapa pun yang menggunakan ini untuk manipulasi politik untuk menekan China," kata Lijian.

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA