REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Pertemuan tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ditunda setelah dijadwalkan bulan ini. Penyelenggara tengah mencari tanggal baru yang pas.
"Penundaan itu terjadi di kemudian hari karena beberapa pemimpin ASEAN tidak dapat menghadiri pertemuan pada tanggal yang diusulkan," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Kamboja Prak Sokhonn pada Rabu (9/3/2022).
Kamboja adalah ketua ASEAN tahun ini. AS telah mengumumkan KTT akan diadakan pada 28 dan 29 Maret dan AS menjadi tuan rumah KTT.
Pembicaraan ASEAN banyak menitikberatkan pada isu tentang Myanmar sebagai anggotanya. Pekan lalu, AS mengatakan, pihaknya akan mengikuti jejak ASEAN dalam hal mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar diperintah militer ke KTT ASEAN.
"Amerika Serikat mendukung keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan nonpolitik dari Burma ke acara tingkat tinggi ASEAN," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, menggunakan nama lama untuk Myanmar.
"Kami juga telah memutuskan untuk mengundang perwakilan nonpolitik dari Burma ke KTT itu. Rezim telah gagal membuat kemajuan berarti dalam Konsensus Lima Poin ASEAN dan harus dimintai pertanggungjawaban," kata pejabat itu.
Akhir tahun lalu, ASEAN melarang junta yang berkuasa di Myanmar dari pertemuan-pertemuan penting atas kegagalannya untuk menghormati rencana yang disepakati dengan blok tersebut untuk mengakhiri konflik di negara itu. Hal ini terjadi sejak para jenderal merebut kekuasaan yang telah menewaskan ratusan warga sipil, membuat lebih dari 300 ribu orang mengungsi, dan memicu eksodus perusahaan asing.
ASEAN sejak itu mengundang perwakilan nonpolitik Myanmar ke pertemuan, tetapi junta menolak dengan alasan bahwa itu adalah otoritas yang sah. ASEAN belum secara resmi mengakui pemerintahan militer, yang antara lain menjadi sasaran sanksi yang dijatuhkan oleh AS, Inggris, dan Uni Eropa.
KTT Gedung Putih adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan keterlibatan dengan wilayah yang dianggap Washington penting bagi upayanya untuk melawan kekuatan Cina yang sedang tumbuh. Pemerintahan Biden telah menyatakan Indo-Pasifik dan persaingan dengan Cina sebagai fokus kebijakan luar negeri utama, yang ingin dipertahankan meskipun ada invasi Rusia ke Ukraina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
