Saturday, 5 Rabiul Awwal 1444 / 01 October 2022

Sejarawan UGM: Sukarno Berperan Penting di SU 1 Maret, Meski Ditahan Belanda

Senin 07 Mar 2022 19:15 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Teguh Firmansyah

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X membacakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penegakan Kedaulatan Negara di Momentum peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949, Yogyakarta, Selasa (1/3/2022). Dengan ditetapkannya 1 Maret menjadi Hari Kedaulatan Negara memberikan makna saat itu begitu dalam bagi Indonesia terutama Yogyakarta. Sri Sultan HB X mengatakan bahwa peristiwa serangan tersebut didukung oleh banyak pihak dimana saat itu Sri Sultan HB IX hingga TNI, Polri dan laskar perjuangan rakyat ikut serta dalam menghalau pendudukan Belanda di Yogyakarta. Momentum itu untuk menunjukan kepada dunia bertapa kekuatan Indonesia masih ada dan eksistensinya masih ada serta berhasil menyatukan dan mempersatukan bangsa.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X membacakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penegakan Kedaulatan Negara di Momentum peringatan Serangan Umum 1 Maret 1949, Yogyakarta, Selasa (1/3/2022). Dengan ditetapkannya 1 Maret menjadi Hari Kedaulatan Negara memberikan makna saat itu begitu dalam bagi Indonesia terutama Yogyakarta. Sri Sultan HB X mengatakan bahwa peristiwa serangan tersebut didukung oleh banyak pihak dimana saat itu Sri Sultan HB IX hingga TNI, Polri dan laskar perjuangan rakyat ikut serta dalam menghalau pendudukan Belanda di Yogyakarta. Momentum itu untuk menunjukan kepada dunia bertapa kekuatan Indonesia masih ada dan eksistensinya masih ada serta berhasil menyatukan dan mempersatukan bangsa.

Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Sri Margana menilai Sukarno dan Hatta melakukan perlawanan diplomasi saat ditahan.

REPUBLIKA.CO.ID,  YOGYAKARTA -- Presiden Sukarno dinilai menjadi salah satu sosok yang berperan dalam Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949. Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Margana mengatakan, Presiden Sukarno dan Wapres M Hatta meskipun saat itu ditawan di Menumbing, Bangka, keduanya berperan dalam menggerakkan SU 1 Maret di Yogyakarta.

"Disini kunci, kenapa?, walaupun mereka di penjara tapi mereka tetap melakukan perjuangan-perjuangan atau langkah-langkah diplomasi melalui apa yang disebut konter-konter propaganda," kata Margana dalam sosialisasi Keppres yang digelar secara daring, Senin (7/3)

Baca Juga

Margana yang juga salah satu tenaga ahli Penulis Naskah Akademik Hari Penegakkan Kedaulatan Negara itu menyebut, Belanda saat itu melakukan propaganda ke dunia internasional dengan menyebut bahwa Sukarno-Hatta bersama menteri-menteri lainnya yang ikut ditawan diperlakukan dengan baik selama berada di Menumbing.

Padahal, kenyataannya Sukarno-Hatta dan para menterinya ditempatkan di kamar kecil berukuran 4x6 yang bagian depannya ditutup dengan kawat. Sukarno-Hatta pun melakukan perlawanan secara diplomasi untuk menguak kampanye hitam Belanda tentang Indonesia di dunia internasional.

"Ketika mereka sampai di Menumbing itu, diplomat Belanda selalu mempropagandakan di dunia internasional bahwa para pemimpin Indonesia itu dipenjarakan di Menumbing diperlakukan secara baik, tapi tidaklah demikian kenyataannya," ujar Margana.

Konter propaganda yang dilakukan oleh Sukarno-Hatta salah satunya dengan melakukan protes melalui Committee of Good Offices atau dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). KTN ini dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan Australia, Belgia dan Amerika Serikat (AS).

Protes dilakukan dengan mengirim sejumlah dokumen sebanyak 54 lembar ke KTN sekitar 21 Januari 1949. Melalui protes dari upaya konter propaganda yang dilakukan tersebut, KTN pun berkunjung ke Bangka dan kebohongan Belanda pun terkuak.  

"Akhirnya mereka dibebaskan keluar dari rumah itu dan para tahanan politik boleh sampai berkeliaran di seluruh pulau yang lebarnya kurang lebih sampai 4.500 mil," jelasnya.

Pasalnya, Belanda juga menyebut bahwa Indonesia sudah tidak ada dan hanya tinggal petinggi-petingginya saja. Sementara, tentara yang ada di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman yang melakukan gerilya dianggap Belanda hanya sebagai ekstrimis.

"Diplomasi-diplomasi ini memerlukan dukungan militer untuk menunjukkan eksistensi Indonesia tidak hanya secara politik, tapi juga secara militer. Krn Van Roijen itu mengatakan Indonesia sudah tidak ada, yang ada tinggal pemimpin-pemimpin penting Indonesia," katanya.

Setelah bebas bergerak di Bangka, Sukarno-Hatta dan para menterinya juga dibebaskan untuk berkomunikasi. Hal ini juga membuat mereka dapat melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dan melakukan perundingan, termasuk dengan Yogyakarta.

"Disini lah kuncinya, di Yogya pun bergerak. Sri Sultan HB IX mulai melancarkan ide-ide SU 1 Maret, peran Sultan HB IX pada saat periode genting itu sangat penting," tambah Margana.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA