REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mengaku menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Partai belogo pohon beringin itu mengaku akan memperkuat koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan, Jumat (4/3).
Pernyataan itu disampaikan tepat sehari setelah Ketua Umum Partai Kembangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan pemilu 2024. Golkar diduga telah menggelar rapat terbatas dengan dihadiri Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sekjen Loedwijk Paulus, Bendahara Umum Dito Ganindito, Ketua Bapilu Zainudin Amali, dan sejumlah petinggi Beringin lainnya pada Rabu (2/3) lalu.
Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng mengatakan, Golkar siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," katanya.
Sementara itu, ihwal pertemuan yang konon menyepakati kesepatan baru Golkar menolak perpanjangan jabatan Jokowi itu, tak ada satu pun elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa dikonfirmasi.Politisi senior Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan itu.
Nurdin menegaskan sikapnya untuk tetap berkonsentrasi menyongsong Pemilu 2024. "Sikap DPP dan seluruh jajarannya tetap konsisten melakukan berbagai kegiatan untuk memenangkan pileg pilpres dan pilkada 2024," katanya.
Nurdin sebelumnya juga secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024. Dia justru mengajak segenap elemen bangsa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan memilih penerus kepemimpinan Jokowi.
"Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major, seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pascapandemi," ujar Nurdin di Solo pekan lalu.
Terpisah, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa Golkar takkan mendorong Pemilu 2024 ditunda. Menurutnya, Golkar partai yang tak akan gegabah dalam memutuskan sesuatu. Dirinya berkeyakinan demikian lantaran sikap tersebut bakal berdampak buruk terhadap citra partai.
"Jika mendukung, ya, risikonya akan dibenci publik. Dan untuk itu, Golkar tak akan 'bunuh diri'," katanya.
Sebelumya, Golkar sempat mendukung wacana perpanjangan jabatan Presiden yang digulirkan pertama kali Muhaimin Iskandar kemudian disokong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Penolakan wacana tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku mendapatkan usulan perpanjangan jabatan presiden dari petani Sawit di Kabupaten Siak, Riau, dan akan menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
