Jumat 04 Mar 2022 09:50 WIB

Menko PMK Minta Percepat Validasi Data Pengungsi Korban Gempa Sumatera Barat

Percepatan pendataan kerusakan infrastruktur termasuk fasum sangat dibutuhkan

Rep: febrian fachri/ Red: Hiru Muhammad
Petugas menyusun toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana gempa bumi di kantor bupati Pasaman Barat, Selasa (1/3/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan toilet portable untuk membantu warga yang mengungsi akibat gempa.
Foto: ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
Petugas menyusun toilet portable di lokasi pengungsian korban bencana gempa bumi di kantor bupati Pasaman Barat, Selasa (1/3/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan toilet portable untuk membantu warga yang mengungsi akibat gempa.

REPUBLIKA.CO.ID, PASAMAN BARAT- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melakukan kunjungan ke lokasi gempa bumi di Sumatra Barat. Tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman. Gempa bermagnitudo 6,2 tersebut terjadi pada Jumat (25/2) pekan lalu.

Data total korban per-2 Maret 2022 adalah, 13 orang meninggal dunia, 29 luka berat, 86 luka ringan, 15.553 jiwa mengungsi. Sementara infrastruktur terdampak 3.094 rumah rusak, 29 rumah ibadah, 33 sekolah, 10 fasilitas layanan kesehatan, dan 5 perkantoran.

Baca Juga

Menko Muhadjir minta Pemda segera mempercepat validasi datang pengungsi. Mengingat pada 10 Maret nanti, masa tanggap darurat bencana akan berakhir. "Perlu segera dilakukan percepatan data validasi pengungsi. Ini kaitannya dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada mereka (pengungsi), termasuk uang tunggu,” kata Muhadjir, melalui siaran pers yang diterima Republika, Jumat (4/4).

Muhadjir menyebut para pengungsi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang tunggu. Bantuan uang sebesar Rp 500 ribu per-KK per bulan itu diberikan selama berada di hunian sementara sambil menunggu hunian tetap akan kembali dibangun.

Menurut Muhadjir, percepatan pendataan kerusakan infrastruktur termasuk fasilitas umum juga sangat dibutuhkan. Ia berharap tanggal 10 Maret, akhir dari batas tahap tanggap bencana itu selesai, data-data ini sudah final agar tahap selanjutnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bisa dilakukan.

“Tadi saya langsung telpon ke Pak Sekjen Kemen PUPR untuk bisa segera disiapkan oleh PUPR, di samping tentu saja ada bantuan-bantuan dari instansi. Mungkin saja termasuk TNI/Polri, kalau ada MCK mobile yang bisa ditarik untuk mendukung kebutuhan MCK di tempat-tempat pengungsi, agar segera dikirim,” ucap Muhadjir.

Ia menambahkan bahwa bantuan diharapkan tidak hanya datang dari kabupaten/kota di Provinsi Sumbar, tetapi juga dari provinsi lain terutama yang berdekatan seperti Provinsi Sumatera Selatan, khususnya untuk kebutuhan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Antara jumlah korban yang membutuhkan dengan bantuan yang disediakan juga harus imbang. Terutama menyangkut kebutuhan anak-anak balita yang mengungsi di tenda harus benar-benar terpenuhi termasuk pengungsi rentan seperti ibu hamil dan lanjut usia.

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement