REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera bersikap terkait isu penundaan pemilu 2024. Djayadi menilai wajar jika ada spekulasi bahwa Presiden Jokowi menyetujui wacana tersebut Jika tidak segera direspons oleh Jokowi.
"Maka kalau itu tidak dikeluarkan secara crystal-clear oleh Presiden, itu menimbulkan spekulasi. Muncul, apa sih sebetulnya sikap Istana dalam hal ini presiden?, apa sih sebetulnya peran Istana? kan itu muncul pertanyaan itu. Jadi sangat wajar kalau muncul spekulasi jangan-jangan presiden sebetulnya setuju," kata Djayadi dalam diskusi daring, Kamis (3/3/2022).
Terlebih lagi usulan tersebut kerap dilontarkan orang-orang terdekat Jokowi. Setelah sebelumnya diusulkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga ikut menyuarakan hal serupa.
"Kalau memang presiden sudah tegas sikapnya menyatakan tidak tertarik untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau menganggap itu hal yang tidak boleh, lalu kenapa ini menteri-menteri berbicara hal-hal yang membuat gaduh itu membuat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.
Selain itu, spekulasi bahwa Jokowi menyetujui penundaan pemilu diperkuat dengan adanya usulan dari partai politik pendukung koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Diketahui sebelumnya sejumlah ketua umum parpol seperti Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan ke publik ihwal penundaan pemilu 2024.
"Jadi kan ada dua fakta kontradiktif yang berhubungan satu sama lain yang tidak bisa kita pahami seharusnya kan. Kok satu sisi tidak boleh, tidak tertarik, tidak setuju dengan tiga periode perpanjangan Tapi orang yang dekat presiden berbicara hal sebaliknya dan tidak ada konsekuensi terhadap orang-orang tersebut, mereka tidak dihukum mereka tidak diperingatkan bahkan terkesan mereka melakukan upaya sistematis itu untuk menyebarkan isu itu ke publik, kan itu yang tertangkap oleh kita," jelasnya.
Untuk menghentikan spekulasi di atas, Djayadi memandang seharusnya orang-orang terdekat presiden, termasuk menteri dan parpol koalisi berhenti menyuarakan isu penundaan pemilu. Mereka bisa secara tegas menyatakan bahwa usulan tersebut bukan dari presiden.
"Tapi kalau isu ini terus berkembang dan upaya-upaya sistematis untuk memunculkan isu penundaan Pemilu ini dari berbagai orang yang dekat dengan Presiden tetap muncul, maka jangan heran pertanyaan-pertanyaan tentang apa peran istana itu kan terus muncul dan tidak itu tidak produktif bagi bangsa kita," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
