Kamis 03 Mar 2022 03:40 WIB

Wakil PM Qatar: Pendudukan Israel adalah Krisis Kemanusiaan Terburuk

Pendudukan Israel atas tanah Palestina dinilai tindakan kolonial yang lampaui sejarah

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Tentara Israel menangkap seorang aktivis Israel untuk perdamaian di dekat pos permukiman di utara desa Palestina di Burin, dekat kota Nablus, Tepi Barat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Al Thani, menggambarkan pendudukan Israel atas tanah Palestina sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung. Ini dia sampaikan pada sesi reguler ke-49 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Foto: EPA
Tentara Israel menangkap seorang aktivis Israel untuk perdamaian di dekat pos permukiman di utara desa Palestina di Burin, dekat kota Nablus, Tepi Barat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Al Thani, menggambarkan pendudukan Israel atas tanah Palestina sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung. Ini dia sampaikan pada sesi reguler ke-49 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed Al Thani, menggambarkan pendudukan Israel atas tanah Palestina sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung. Ini dia sampaikan pada sesi reguler ke-49 Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

"Pendudukan Israel atas tanah Palestina dan Arab masih merupakan model pendudukan kolonial yang telah melampaui sejarah," kata dia seperti dilansir Middle East Monitor, Rabu (2/3).

Al Thani mengatakan, pendudukan Israel adalah salah satu krisis kemanusiaan terburuk yang sedang berlangsung. Hal ini mengingat tingkat pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina.

Di antaranya menyita tanah dan hak-hak mereka, melanggar, menyerang situs-situs keagamaan suci dan melanjutkan pembangunan sistematis pemukiman ilegal. Pejabat senior itu menekankan bahwa praktik Israel di lapangan menghancurkan peluang untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil di kawasan tersebut.

Dia juga mengungkapkan, untuk meminta masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab kemanusiaan, moral dan hukum, dan mengambil langkah-langkah yang tepat bagi Palestina untuk mendapatkan semua hak mereka yang sah.

Al Thani juga menunjukkan hak untuk menentukan nasib sendiri, kembali dan pembentukan negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Dia juga mengatakan, pelanggaran yang terjadi dan menimpa rakyat Palestina harus dimintai pertanggungjawaban.

"Kami juga menekankan perlunya mengakhiri keadaan impunitas dan meminta pertanggungjawaban semua pihak atas pelanggaran dan kejahatan yang telah dan masih dilakukan terhadap rakyat Palestina," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement