REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa penundaan pemilihan umum (pemilu) merupakan sesuatu yang melanggar konstitusi. Ia memandang, wacana tersebut digulirkan oleh pihak-pihak yang takut kehilangan kekuasaan.
"Ada mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya dan mereka takut kehilangan kekuasaan. Negeri kita mau dibawa ke mana kalau diisi, diawaki, dipimpin oleh orang-orang seperti itu?" ujar AHY lewat keterangan tertulisnya, Ahad (27/2).
Menurut dia, demokrasi Indonesia harusnya tetap dijaga dengan sesuatu yang produktif. Bukan malah mengusulkan menunda pemilu dengan berbagai alasan yang dinilainya tak logis.
"Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, mulai tingkat nasional, provinsi, sampai kabupaten/kota," ujar AHY.
Di samping itu, ia mengkritik pihak yang mengusulkan wacana Pemilu 2024 agar ditunda. Pasalnya, mereka mengeklaim bahwa usulan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat.
"Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu. Yang jelas itu adalah harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya," ujar AHY.
Ia membandingkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 yang dilaksanakan ketika kasus Covid-19 sedang tinggi. Namun, tak ada satu pun partai politik koalisi pemerintahan yang menolak hal tersebut.
"Jangan kemudian kita meng-entertain hasrat, ambisi mereka yang ingin melanggengkan kekuasaannya. Melabrak akal sehat, mencederai hati nurani, dan tentu semua itu akan memundurkan demokrasi kita, hati-hati," ujar putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
