REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menegaskan munculnya berbagai pernyatan bersahutan yang dilontarkan oleh beberapa ketua umum partai politik untuk menunda pemilu, menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat. Kekuasaan pemerintahan oleh kelompok tertentu dalam mengatur dan menjalankan sistem pemerihtahan dan kenegaraan, istilah ini dalam khasanah ilmu politik lazim disebut oligarki.
"Semua rakyat Indonesia sangat paham dan tahu bahwa pemilihan umum baik itu Pilpres, Plieg maupun Pilkada, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana termaktub dalam UUD dan UU lainnya. Meski dalam sejarah pemilu di indonesia, pernah juga dilaksanakan lebih atau kurang dari lima tahun, itupun dengan alasan yang sangat krusial,'' kata Nasrullah, di Jakarta, Sabtu (26/2/2022).
Menurutna, beberapa hari ini tiba tiba muncul ide mngundurkan pelaksanaan pemilu yang seharusnya dilaksanakan tahun 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin, Golkar Airlangga dan PAN Zulkifli Hasan, secara domino tiba tiba melontarkan wacana pengunduran pemilu dengan argumen yang sangat tidak bisa diterima akal sehat. Bahkan terkesan ada skenario yang terstruktur untuk memunculkan ide tersebut.
"Ada yang menggunakan argumen karena kondisi ekonomi kita sedang kurang baik. Alasan ini justru menjadi bahan lelucon dan geguyon mengingat saat ini sekian ratus triliun anggaran difokuskan untuk membangun ibukota negara baru yang kemungkinan sebagian dana akan menggunakan APBN,'' ujarnya.
Pada sisi lain yang menjadi bahan candaan di kedai kedai tempat orang kumpul, adanya argumen bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum stabil dikarenakan imbas pandemik Covid 19." lontaran ide ini terkesan mengada-ada, masak negara yang sebesar ini tidak memiliki perencanaan anggaran yang tiap lima tahun rutin di agendakan. Bahkan yang lebih naif lagi, maraknya investor asing yang saat ini sedang melakukan negosiasi investasi ke indonesia, dijadikan argumen untuk menunda pemilu."
Maka, tegas Nasrullah, munculnya pola argumen yang dibangun inilah justru memunculkan pertanyaan, sepertinya negara Indonesia tidak punya UU atau tata aturan. Atau yang lainnnya, sepertinya negara sebesar Indonesia bisa diatur oleh segelintir orang yang sedang memegang keluasaan.
''Maka inilah yg disebut dengan oligarki. Praktik oligarki yang sedang dipertontonkan inilah, telah merusak dan meluluhlantakan tatanan demokrasi yang telah dibangun di era reformasi tersebut,'' ujarnya lagi.
Adanya skenario memundurkan jadual pemilu tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana kesepakatan Eksekutif-Legislatif, sebenanrnya sudah tercium lama. Bahkan upaya amandemen UUD yang gagal, dilanjut pengunduran pemilu dari skenario 3 tahun menjadi 1-2 tahun, sudah diketahui oleh sebagian masyarakat.
"Terkait dengan semua itu, kita sebagai anak bangsa dan pemilik sah republik ini, menghimbau agar para pemegang amanah rakyat, untuk membuka kembali lembaran sejarah kepemimpinan Indonesia dari masa ke masa, tengok kebesaran hati para mantan Presiden kita; Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY. Meski mereka semua bisa menggunakan tangan besi untuk meneruskan kekuasaannya, tapi mereka lebih mengedepankan perundangan yang berlaku di negara kita NKRI,'' tandas Nasrullah Larada:
Ikuti Whatsapp Channel Republika
