REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan perkantoran bagi aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun dengan konsep kantor bersama. "Transformasi ASN dalam bekerja tidak seperti di Jakarta yang satu kantor satu gedung, di sana satu menara bisa dihuni sejumlah kementerian lembaga," kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Kemanaan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam webinar Kehumasan Pemindahan IKN di Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Transformasi tempat kerja di IKN diperkuat melalui flexible working arrangement berbasis digital, yang mana cara kerja diarahkan lebih informal, interaktif, kasual dan tidak terbatas ruang-ruang kantor. Selain juga penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) melalui penyiapan aplikasi umum SPBE dan simplifikasi proses bisnis lintas sektor pemerintahan.
Slamet mengatakan perkantoran pemerintahan IKN berbasis konektivitas fisik dan digital. Sehingga penerapan cara kerja pun akan hibrida berbasis TIK. Lebih lanjut, ia menyampaikan pemindahan IKN ke Nusantara menjadi momentum untuk menerapkan smart governance.
"Kota dunia untuk semua, tata kelola yang efektif menjadi simbol identitas nasional, kota berkelanjutan, dan penggerak ekonomi nasional," ujarnya.
Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tiga tujuan utama IKN tersebut melalui simplifikasi proses bisnis, ekosistem digital sebagai strategi transformasi multisektor, penguatan koordinasi dan penataan manajemen ASN melalui pengembangan kompetensi, pemberian insentif moneter dan nonmoneter.
Adapun terkait kerangka perencanaan pemindahan K/L dan ASN ke IKN terbagi menjadi tiga. Pertama, penetapan skenario unit organisasi oleh K/L, kedua penetapan skenario ASN oleh K/L dan ketiga penetapan skenario keluarga oleh ASN.
Menurut Kementerian PAN-RB, pemindahan ASN pusat ke IKN memiliki dua skema. Yakni sebanyak 118 ribu atau 180 ribu ASN yang akan pindah bergantung pada skema mana yang diterapkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
