REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan PT PLN untuk terus memperbaiki praktik birokrasi mereka yang kerap menimbulkan keluhan dari kalangan investor yang tertarik berinvestasi di sektor energi. Dia tidak ingin investor gagal menanamkan modal gara-gara masalah birokrasi.
"Yang ingin saya tekankan pagi hari ini agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul Pak Dirut diperhatikan, jangan sampai ada keluhan lagi," kata Jokowi kala meresmikan dua PLTA besutan Kalla Group, yaitu PLTA Poso Energy berkapasitas 515 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (25/2/2022).
Jokowi menyambut baik peresmian pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tersebut untuk mendukung pengembangan energi hijau di Indonesia. "Saya sangat senang sekali, kenapa, karena kita semuanya akan meresmikan sebuah pembangkit listrik tenaga air yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT," kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Dia menyampaikan, saat ini dunia sudah mendesak semua negara untuk mulai menggeser pemanfaatan energi fosil, utamanya batu bara ke energi hijau. Indonesia sendiri memiliki potensi energi hijau yang mencapai 418 ribu megawatt, baik yang berasal dari hydropower, geothermal, tenaga surya, angin, hingga panas permukaan air laut.
Mantan Wakil Presiden yang juga pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) sempat mengeluhkan pengalaman menghadapi birokrasi berlarut-larut di PLN dalam proses pembangunan dua PLTA yang diresmikan kali ini. JK turut menyarankan penyederhanaan proses birokrasi di PLN untuk investasi pembangunan pembangkit listrik energi hijau serta energi baru terbarukan (EBT), seperti PLTA guna memuluskan pencapaian target pengurangan emisi.
"Ini proses negosiasinya lima tahun Pak, baru negosiasi. Kemudian mengerjakannya tujuh tahun, jadi total 12 tahun. Mudah-mudahan bisa diperpendek, negosiasi setahun cukup," kata JK.
Menanggapi keluhan tersebut, Jokowi mengajak segenap pemangku kepentingan untuk sama-sama berpikir beban yang dihadapi investor ketika berinvestasi sektor energi. Pasalnya, persoalan birokrasi hanya sebagian dari hal-hal yang harus diatasi investor sektor energi, sebelum kemudian juga berhadapan dengan masalah mendapatkan pendanaan proyek.
"Seperti disampaikan Pak JK tadi negosiasi perizinan sampai lebih dari lima tahun. Sekuat apapun orang ngurus izin negosiasi lebih dari lima tahun itu bisa kecapekan dan belum kerja di lapangan," kata Jokowi.
"Untungnya Pak JK dan seluruh manajemen Kalla Group ini tahan banting. Coba kalau ndak, sudah mundur dulu. Lima tahun ngurus enggak rampung-rampung, itu baru izinnya. Belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang," ujar Jokowi menekankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
