Jumat 25 Feb 2022 00:55 WIB

PUPR Siapkan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal

Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta unit.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nidia Zuraya
Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Desa Tinggede, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (24/2/2022). Kementerian PUPR menyebutkan secara nasional terdapat kekurangan (backlog) kepemilikan perumahan hingga 11 juta dan backlog keterhunian 7,6 juta yang 93 persennya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) informal.
Foto: Antara/Basri Marzuki
Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di Desa Tinggede, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (24/2/2022). Kementerian PUPR menyebutkan secara nasional terdapat kekurangan (backlog) kepemilikan perumahan hingga 11 juta dan backlog keterhunian 7,6 juta yang 93 persennya merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) informal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan grand design untuk perumahan segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kekurangan perumahan (backlog) dan mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Kementerian PUPR mendorong masyarakat khususnya MBR untuk memiliki hunian layak. “Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki dalam keterangan pers tertulis, Kamis (24/2/2022).

Backlog kepemilikan perumahan saat ini mencapai 11 juta unit dan backlog keterhunian mencapai 7,6 juta. Dari 93 persen backlog kepemilikan perumahan sebagian besar merupakan MBR sejumlah 33 peraen lali masyarakat miskin sejumlah 60 persen dan seluruhnya didominasi oleh segmen MBR informal.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menuturkan dalam penyediaan perumahan bagi MBR informal perlu dilakukan pemetaan yang lebih detail. “Ini untuk mengetahui seberapa besar resiko yang didapatkan ketika memberikan pembiayaan terhadap perumahan mereka,” tutur Iwan. 

Iwan menjelaskan, dengan adanya grand design maka akan mempermudah perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi para MBR informal. Ke depannya, lanjut Iwan, para MBR informal akan dikelompokkan sesuai profil risiko masing-masing yang terbagi menjadi risiko rendah, sedang dan tinggi. 

Dengan begitu menurutnya pemberian bantuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR informal didapatkan skema yang tepat. Iwan menuturkan jika sektor MBR informal ini dapat dipetakan lebih rinci maka akan lebih mudah menjangkau mereka dalam pembiayaan KPR oleh perbankan.

“Kita ambil contoh petani bisa masuk dalam kategori MBR informal karena tidak memiliki slip gaji, namun sebenarnya kemampuan bayar mereka cukup tinggi, jadi mungkin solusi yang tepat adalah pemetaan sektor MBR informal untuk selanjutnya dijadikan Grand Design Perumahan Segmen MBR Informal,” ungkap Iwan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement