Thursday, 14 Jumadil Awwal 1444 / 08 December 2022

'Tak Masuk Akal Ekonomi Jadi Alasan Tunda Pemilu'

Jumat 25 Feb 2022 00:11 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Andri Saubani

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,  Rabu (23/2). Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 diundur maksimal dua tahun.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/2). Muhaimin mengusulkan Pemilu 2024 diundur maksimal dua tahun.

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Apalagi jadwal Pemilu 2024 sudah ditetapkan pemerintah dan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, -- Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choire (Gus Choi), mengkritisi pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait usulan mengundurkan pelaksanaan Pemilu 2024 maksimal dua tahun. Menurutnya tak masuk akal jika ekonomi dijadikan alasan untuk menunda pemilu.

"Apalagi Pemilu 2024 sudah ditetapkan pemerintah dan DPR. Alasan yang dikemukakan Muhaimin karena masalah ekonomi itu tidak masuk akal," kata Gus Choi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/2/2022).

Baca Juga

Gus Choi mengakui bahwa pengusaha dan pelaku UMKM sangat terpukul dengan kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, untuk membangkitkan UMKM kembali, maka perlu dengan kebijakan-kebijakan yang pro ekonomi. 

"Jadi bukan mencampur adukkan dengan manuver politik. Untuk mengobati situasi ekonomi, tentu dengan kebijakan ekonomi, jadi bukan langkah politik," ujarnya.

Ia mengatakan, usulan penundaan Pemilu 2024 paling lama 2 tahun dinilai menabrak konstitusi sekaligus merusak tatanan demokrasi Indonesia. Sebab menurutnya  penundaan Pemilu hanya akan menimbulkan kemudharatan untuk rakyat. 

"Jangan korbankan demokrasi yang sudah terbangun hanya demi kepentingan sekelompok elit politik. Usulan Muhaimin ini bisa membahayakan keutuhan NKRI," ujarnya.

Gus Choi menduga usulan Cak Imin tersebut dalam rangka kepentingan politik praktis dan oligarki. Karena itu menurutnya kepentingan segelintir elit politik tersebut sangat membahayakan negara. Selain itu manuver Ketua umum PKB itu juga dinilai kontraproduktif.

Di sisi lain, dirinya menduga ada kaitannya dengan pencapresan Muhaimin yang hasilnya belum signifikan. Beberapa lembaga survei yang telah merilis nama-nama capres ternyata hasilnya, nama Muhaimin tidak masuk dalam 10 besar. 

"Ini artinya, warga NU saja yang menjadi pendukung PKB tidak memilih Muhaimin," ucapnya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA