Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

AS Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Jaringan Penyokong Dana Houthi

Kamis 24 Feb 2022 09:54 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Kelompok pemberontak Houthi Yaman mengumumkan mobilisasi perangi Covid-19. Ilustrasi.

Kelompok pemberontak Houthi Yaman mengumumkan mobilisasi perangi Covid-19. Ilustrasi.

Foto: Anadolu Agency
AS beri sanksi baru terhadap tersangka anggota jaringan gelap yang danai Houthi

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan sanksi baru terhadap tersangka anggota jaringan gelap yang mendanai pemberontak Houthi di Yaman. Kelompok Houthi terlibat dalam perang yang berkelanjutan di Yaman, serta serangan pesawat tak berawak dan rudal terhadap sekutu Washington di Teluk.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (23/2), Departemen Keuangan AS mengatakan, jaringan tersebut telah mentransfer puluhan juta dolar ke Yaman melalui jaringan perantara internasional yang kompleks untuk mendukung serangan Houthi. Sanksi baru itu menargetkan perusahaan dan kapal-kapal terdepan yang bekerja sama dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Mereka melakukan penyelundupan  minyak bumi dan komoditas lain di sekitar Timur Tengah, Asia, dan Afrika untuk membantu mendanai Houthi.

“Meskipun ada permintaan untuk merundingkan dan mengakhiri konflik yang menghancurkan ini, para pemimpin Houthi terus meluncurkan serangan rudal dan kendaraan udara tak berawak terhadap tetangga Yaman, serta membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Sementara jutaan warga sipil Yaman tetap mengungsi dan kelaparan,” kata Wakil Menteri Keuangan AS, Brian E Nelson, dilansir Aljazirah, Kamis (24/2/2022).

Pemberontak Houthi telah meningkatkan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap Arab Saudi. Mereka juga mulai  menargetkan serangan kepada Uni Emirat Arab (UEA) dalam beberapa pekan terakhir. Para pejabat AS telah melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, karena krisis di Ukraina memperburuk harga minyak dan kekurangan pasokan secara global.

Bulan lalu, Presiden Joe Biden mengatakan, AS sedang mempertimbangkan untuk menetapkan kembali para pemimpin Houthi dan kelompoknya sebagai teroris. Namun, kelompok hak asasi dan organisasi bantuan telah memperingatkan agar tidak memasukkan Houthi ke dalam daftar hitam. Mereka mengatakan, langkah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. Jutaan orang di Yaman menghadapi kelaparan dan kemiskinan yang semakin dalam.

Pada Rabu, sekelompok senator AS yang dipimpin oleh Chris Murphy mendesak pemerintahan Biden untuk tidak memasukkan kembali  Houthi ke dalam daftar hitam. Langkah itu akan memicu keruntuhan ekonomi, memperdalam krisis kemanusiaan, dan  merusak prospek perdamaian di Yaman.

Sebelumnya mantan Presiden Donald Trump menyebut Houthi sebagai teroris dan memasukannya dalam daftar hitam.

Pemerintahan Biden kemudian mencabut status Houthi sebagai kelompok teroris. Ketika itu, sejumlah kelompok bantuan mengatakan, sebutan teroris yang disematkan kepada kelompok Houthi akan menakut-nakuti pemasok makanan komersial dan upaya bantuan kemanusiaan. Sekitar 80 persen orang Yaman tinggal di wilayah yang berada di bawah kendali Houthi.

Tahun lalu, pemerintahan Biden menjatuhkan sanksi kepada seorang pria yaitu Sa'id al Jamal, yang dituduh bertindak sebagai pemodal utama Houthi. Sanksi terbaru AS menargetkan individu dan bisnis tambahan yang merupakan bagian dari jaringan al Jamal.

 

Sanksi diberlakukan dalam koordinasi dan kolaborasi dengan mitra AS di Teluk. Sanksi juga menargetkan pedagang dan rumah pertukaran uang yang berbasis di Yaman, UEA, Turki, dan negara-negara lain. Pada Rabu, UEA mengumumkan akan menjatuhkan sanksi kepada satu individu dan lima entitas yang telah dikenai sanksi oleh AS, termasuk pengusaha Abdo Abdulla Dael Ahmed.

Koalisi pimpinan Saudi yang didukung AS dan UEA, melakukan intervensi di Yaman pada 2015 untuk mendorong Houthi. Kelompok Houthi telah mengambil alih sebagian besar negara, termasuk ibu kota Sanaa.

Koalisi Saudi ingin memulihkan pemerintah Yaman yang didukung Teluk di bawah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Perang telah membawa Yaman ke ambang kelaparan, dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Koalisi Saudi menuduh pemberontak Houthi sebagai proksi Iran. Tuduhan ini ditepis oleh Houthi dan Teheran. Tahun lalu, Houthi menolak proposal Saudi untuk gencatan senjata. Houthi bersikeras bahwa, Saudi harus mencabut blokade di Yaman, termasuk membuka kembali bandara Sanaa yang merupakan prasyarat untuk mengakhiri perang.

Pada Rabu, Washington menuduh Houthi memperpanjang konflik. Amerika Serikat mendesak mereka untuk bernegosiasi dengan itikad baik tanpa prasyarat untuk mengakhiri perang.

"Kami terus bekerja sama dengan mitra regional kami untuk bertindak tegas terhadap mereka yang ingin memperpanjang perang ini, untuk tujuan mereka sendiri. Amerika Serikat tetap berkomitmen kuat untuk membantu Arab Saudi dan UEA membela diri dan melawan serangan Houthi," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

sumber : AP
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA