REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qassem Al-Araji, telah meminta Uni Eropa dan negara-negara Barat lainnya untuk mengekstradisi warganya yang ditahan di penjara Hasakah, Suriah. Al-Araji menekankan bahwa kehadiran mereka merupakan ancaman bagi keamanan nasional Irak.
"Kami menuntut para duta besar negara-negara Uni Eropa dan mereka yang berada di luar Uni Eropa untuk menjalankan pekerjaan moral dan hukum, serta menerima warganya yang ditahan oleh Pasukan Demokrat Suriah di penjara Al-Hasakah," kata Al-Araji, dilansir Middle East Monitor, Kamis (24/2/2022).
Al-Araji memperkirakan terdapat 10 ribu warga dari negara-negara Barat yang perlu dikembalikan ke negara asalnya, dan direhabilitasi atau diadili. Pernyataan Al-Araji itu dilontarkan dalam konferensi nasional pertama untuk mengekang ekstremisme dan terorisme yang diadakan di Karbala, Irak selatan.
"Pemerintah (Irak) telah berupaya untuk memusnahkan sumber-sumber terorisme, melalui lembaga intelijen dan keamanan. Termasuk memusnahkan para pemimpin teroris ISIS, menargetkan dan membunuh mereka di mana pun mereka berada," kata Al-Araji
Al-Araji menambahkan bahwa, pemerintah Irak telah mengambil keputusan berani untuk menerima 450 keluarga Irak atau 30 ribu warga Irak, termasuk sekitar 20 ribu anak di bawah umur dari kamp Al-Hawl. Mereka dalam keadaan buta huruf, memiliki ketidaktahuan dan ideologi takfiri merajalela.
Selain itu, mereka juga masih berada dalam suasana teror dan ketakutan. Irak khawatir jika para militan kelompok pemberontak melarikan diri dari penjara di Suriah, kemudian melintasi perbatasan ke Baghdad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
