Sunday, 3 Jumadil Awwal 1444 / 27 November 2022

Risma Minta Pencairan Bansos di Pasuruan Selesai dalam Dua Hari

Senin 21 Feb 2022 23:12 WIB

Rep: Febryan. A/ Red: Andri Saubani

Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Foto: ANTARA/Galih Pradipta
Ada 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM) di Pasuruan yang belum menerima bansos.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, masih ada 4 ribu lebih keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako tahun anggaran 2021 di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dia pun meminta pencairan bansos di Pasuruan rampung dalam dua hari ke depan. 

"Ini kita paksakan untuk Kabupaten Pasuruan (dalam) 2 hari ini harus kelar 4.000 KPM itu," kata Risma saat memantau pencairan bansos di Pasuruan, Senin (21/2), sebagaimana dikutip dari siaran persnya. 

Baca Juga

Risma mengatakan, jika ada KPM yang tak datang untuk mengambil bansos tersebut, maka petugas harus mengantarkan ke rumahnya. Sebab, dalam beberapa kasus, KPM yang tak hadir memang karena mereka sakit. 

"Karena itu, saya sudah pesankan ke petugas pendamping maupun bank untuk bisa (bansos-nya) diantar ke rumah kalau mereka tidak datang," kata Risma. 

Pada Ahad (20/2/2022), Risma mengakui pihaknya belum rampung menyalurkan bansos tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,15 triliun. Untuk mempercepat penyalurannya, Risma memperbolehkan bansos BPNT disalurkan secara tunai. Penyaluran secara tunai itu akan dibantu pula oleh petugas PT Pos Indonesia. 

 

"Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT/Kartu Sembako secara tunai dengan melibatkan PT Pos Indonesia," kata Risma. 

Risma bilang, mekanisme pencairan BPNT oleh PT Pos Indonesia tidak perlu menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Petugas Pos Indonesia akan langsung menyerahkan dana ke setiap rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Pencairan bansos BPNT via Pos Indonesia ini juga bisa dirapel. "KPM bisa mencairkan bantuan sekaligus untuk tiga bulan," kata Risma. 

Risma menjelaskan, bansos BPNT yang besarannya Rp 200 ribu per bulan memang dimungkinkan untuk dicairkan secara tunai. Hal ini mengacu pada Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 

"Di Perpres nomor 63 tahun 2017 penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Kalau mau ngambil uangnya dari ATM atau dari bank boleh. Jadi di Perpres itu indikasinya bisa uang tunai," kata eks Wali Kota Surabaya itu. 

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1), Risma menargetkan dana bansos 2021 bisa tuntas disalurkan pada akhir Februari. Dia pun mengajak anggota Komisi VIII membantu penyaluran dana bansos tersisa itu. 

"Kalau bapak ibu berkenan, kita turun ke daerah pemilihan (dapil) bapak ibu. Nanti bapak ibu dampingi saat kita menyalurkan. Karena besar sekali (dana yang belum tersalurkan)," kata politisi PDIP itu.

 

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA