REPUBLIKA.CO.ID, PROBOLINGGO -- Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur mempercepat pencairan bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebelum Maret 2022 karena pencairan bansos di dua kabupaten tersebut masih rendah. Mensos yang biasa disapa Risma itu mengecek langsung proses pencairan bansos untuk tahun 2021 di Balai Desa Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Kemudian di Kabupaten Pasuruan, pengecekan dilakukan di aula Kecamatan Kejayan, Senin (21/2/2022).
"Kami menemukan masih tingginya angka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako yang belum menerima bantuan di dua kabupaten itu," katanya di Kabupaten Probolinggo.
Di Kabupaten Probolinggo totalnya sebanyak 7.760 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), namun per tanggal 20 Februari 2022 tercatat yang sudah tersalur 1.835 KKS dan sebanyak 5.924 KKS belum tersalur. Di Pasuruan, total penerima sebanyak 7.823 KKS. Namun yang belum tersalurkan tahun anggaran 2021 sebanyak 5.426 KKS. Sedangkan yang sudah disalurkan sebanyak 2.397 KKS.
"KKS belum tersalur dikarenakan ada yang tidak hadir, ada yang sudah mampu, kemudian meninggal tanpa ahli waris, pindah alamat dan tidak ditemukan," tuturnya.
Risma mengingatkan kepada semua pemangku kepentingan, agar proses penyaluran bansos tidak melebihi bulan Maret 2022. Karena apabila bansos tidak tersalurkan hingga bulan Maret 2022, maka secara otomatis uangnya akan kembali ke negara.
"Kalau tidak selesai bulan Maret maka akan kembali ke negara uangnya. Dengan kata lain, masyarakat pra-sejahtera tidak bisa manfaatkan bantuan tersebut. Jadi karena itu kenapa saya turun? Untuk memastikan bantuan tersebut bisa diterima penerima manfaat," katanya.
Kepada Pemkab Probolinggo, Risma meminta untuk menyelesaikan pencairan bansos dalam waktu tiga hari. Sedangkan untuk Pemkab Pasuruan Mensos meminta waktu dua hari untuk menuntaskan penyaluran bansos bagi 4.000-an KKS. "Tadi saya menemukan ada yang delapan bulan belum disalurkan. Itu harus ada intervensi khusus karena secara teori sebetulnya maksimal enam bulan sudah menerima bantuan. KPM tersebut merupakan penerima baru," ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, Mensos meminta pendamping dan bank penyalur mengantarkan bansos ke rumah penerima bantuan, sehingga berharap Pemkab Pasuruan lebih memperkuat sistem monitoring secara rutin. Diharapkan pemkab dapat aktif memantau kondisi yang dialami penerima bantuan.
"Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat bantuan, kira-kira apa sebabnya. Ini harus bisa diketahui dengan jelas. Kalau data sudah didapatkan, silahkan pemkab membantu mengusulkan ke Kemensos," katanya.
Mensos juga mendorong pemda untuk memberdayakan kaum muda bersinergi dengan Kemensos yang akan menyiapkan bantuan modal usaha yang tujuannya agar kaum muda dapat lebih mandiri. "Kami akan siapkan modal untuk usaha mereka, sehingga mereka ke depan tidak menjadi beban negara karena mereka bisa mandiri, untuk persiapan hari tuanya bisa lebih baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
