REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menanggapi terkait peraturan pemerintah kalau BPJS Kesehatan untuk syarat jual beli tanah. Menurutnya, peraturan tersebut harus ditarik dan dikaji ulang.
"Kebijakan itu harus ditarik dan dikaji ulang. Mestinya kegagalan BPJS Kesehatan jangan ditimpakan pada kementerian lain bebannya," kata Mardani saat dihubungi Republika, Senin (21/2/2022).
Kemudian, ia melanjutkan hal ini hanya memperpanjang proses bisnis. Sehingga masyarakat yang kena dampaknya dan dirugikan. Peraturan ini harus segera dikaji ulang.
"Kasihan masyarakat mesti menanggung beban yang tidak seharusnya. Dan akan diterapkan pada 1 Maret 2022. Ini lebih berat lagi," kata dia.
Ia menambahkan pertanahan dan BPJS Kesehatan merupakan wewenang yang berbeda kementerian. Selain itu, hal ini juga bertentangqn regulasi Jokowi yang tidak ingin adanya tumpang tindih kebijakan.
"Justru bertentangan dengan Jokowi melakukan regulasi. Ini menambang regulasi," kata dia.
Sebelumnya diketahui, Kartu BPJS Kesehatan akan jadi syarat jual beli tanah mulai 1 Maret 2022. Aturan tersebut dikeluarkan sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Presiden menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
"Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan," bunyi surat Kementerian ATR/BPN bernomor HR.02/153-400/II/2022 yang dikutip Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
