Sabtu 19 Feb 2022 13:07 WIB

IPW Ragukan Sikap Tegas Kapolri di Kasus Wadas

IPW menyoroti dugaan perusahaan tambang dikelola keluarga aparat penegak hukum.

Rep: Ali Mansur/ Red: Agus raharjo
Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener.
Foto: Antara/Hendra Nurdiyansyah
Anggota Polisi berjaga saat warga yang sempat ditahan tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) meragukan sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada kasus tindak kekerasan anggota Polri terhadap 60 lebih warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pimpinan tertinggi Polri itu didesak memberikan punishment kepada kepada pejabat Polri yang terlibat.

"Memberikan punishment kepada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. Lantaran, pengerahan 250 personil Polri yang mengepung Desa Wadas merupakan perintah dan tanggungjawabnya," tegas Ketua Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangannya, Sabtu (19/2/2022).

Baca Juga

Menurut Sugeng, tindakan penangkapan dan kekerasan aparat Polri itu, jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal itu telah disampaikan Komnas HAM yang telah menemukan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh Polri. Perintah Kapolda Jateng yang menurunkan anggotanya ke Wadas tersebut karena berdasarkan adanya surat dari Kementerian PUPR

"Permintaan pengamanan ke Kapolda Jateng itu, juga datang dari BPN Purworejo dengan surat Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purworejo. Bahkan, sebelumnya Kepala Kanwil BPN Jateng secara khusus menemui Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi," jelas Sugeng.

Namun, kata Sugeng, adanya surat tersebut bukan berarti menjadi alasan pembenaran aparat Polri melakukan penangkapan semena-mena dan melakukan kekerasan terhadap warga Wadas. Disamping itu, merebak pula isu adanya bisnis tambang yang melibatkan perusahaan tambang yang dikelola pengusaha keluarga dari aparat penegak hukum berinisial K.

Untuk itu, Sugeng mengatakan bahwa pihaknya berharap permintaan pengamanan dan motif turunnya anggota Polri dengan jumlah banyak itu ditelusuri oleh Komisi III DPR. Tentunya dengan membentuk Pansus Wadas dan Komnas HAM dengan mengaitkan pertanggungjawaban Kapolda Jateng dalam tindakan penangkapan dan kekerasan anggota Polri di Desa Wadas berdasarkan UU HAM.

"Penangkapan sewenang-wenang dan terjadinya tindak kekerasan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sehingga, kasus pelanggaran HAM ini harus dituntaskan oleh Polri, DPR dan Komnas HAM," tutup Sugeng.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement