REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Wilayah Asosiasi Pesantren NU DKI Jakarta (PW Rabithah Ma`ahid Islamiyah/RMI-NU DKI Jakarta) mengadakan pertemuan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Dr H Cecep Khairul Anwar MA di kantornya pada Kamis (17/2)). Pertemuan ini, selain untuk silaturrahim dan memperkenalkan kepengurusan PW RMI-NU DKI Jakarta, juga untuk menjalin kerja sama program dan kegiatan.
“Dari pertemuan tersebut, PW RMI-NU DKI Jakarta dan Kemenag Provinsi DKI Jakarta bersepakat untuk menjalin kerja sama di beberapa program dan kegiatan pada tahun 2022 ini, di antaranya melakukan riset pesantren berupa pendataan pesantren yang berkultur NU di Jakarta dan memperkuat moderasi beragama di Jakarta di antaranya melalui penyiapan kurikulum moderasi untuk majelis taklim,” ujar Ketua PW RMI-NU DKI Jakarta, KH Rakhmad Zailani Kiki yang akrab dipanggil dengan Ustadz Kiki.
Menurut Ustadz Kiki, Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta menyambut hangat dua program kerja sama tersebut karena pesantren memang identik dengan NU yang telah banyak memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara terutama melalui Resolusi Jihadnya sehingga NKRI tetap ada sampai hari ini. Khusus di Jakarta, ada 127 pesantren yang berkultur NU namun harus diverifikasi ulang melalui riset yang komperhensif sehingga keberadaan dan perannya dapat dimaksimalkan untuk kepentingan NU dan masyarakat Jakarta.
Ia menambahkan, sedangkan mengenai penguatan moderasi beragama di Jakarta melalui majelis taklim, Kemenag DKI Jakarta sangat mendukung karena moderasi beragama merupakan program unggulan Kementerian Agama di bawah kepemimpinan KH Yaqut Cholil Qoumas yang harus dilaksanakan di setiap kantor kementerian dan lembaga-lembaga terkait yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain, termasuk dengan PW RM-NU DKI Jakarta.
“Lembaga pengkaderan ulama yang populer di Jakarta bukan pesantren, tetapi majelis taklim kitab kuning yang diistilahkan oleh ulama sepuh Betawi, KH Maulana Kamal Yusuf, dengan pengajian bersila. Majelis taklim kitab kuning ini, banyak melahirkan ulama Betawi yang mumpuni di bidangnya. Jadi, PW RMI-NU DKI Jakarta tidak hanya mengurusi pesantren saja, tetapi juga mengurusi majelis taklim kitab kuning yang jumlahnya lebih banyak dari pesantren, namun nyaris belum tersentuh dalam program penguatan moderasi beragama ini.” ucap Ustadz Kiki alam rilis yang diterima Republika.co.id.
Selain kedua program tersebut, menurut Ustadz Kiki, Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta juga berharap agar pesantren yang berada di dalam naungan PW RMI-NU DKI Jakarta juga memaksimalkan fungsinya dalam pemberdayaan ekonomi, baik untuk pesantren maupun untuk warga sekitar pesantren. Fungsi ini (pemberdayaan ekonomi, Red), selain fungsi pendidikan dan dakwah, yang belum terlihat jalan di pesantren-pesantren yang ada di Jakarta. “Padahal pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi Covid-19 ini menjadi prioritas pemerintah,” ujarnya.
Di pertemuan tersebut, Kemenag Provinsi DKI Jakarta juga memberikan komitmen membantu pemberian izin operasional dari Kemenag Pusat untuk mahad aly yang akan dibentuk oleh PW RMI-NU DKI Jakarta. Selain itu mendukung terselenggaranya Liga Santri Nusantara (LSN) Region Jakarta yang akan diselenggarakan oleh PW RMI-NU DKI Jakarta di tahun 2022 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
