REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH --  Menteri Luar Negeri Kamboja dan utusan baru untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Prak Sokhonn mengatakan pada Kamis (17/2/2022), akan berusaha mengunjungi Myanmar bulan depan. Dia juga akan memohon kepada junta militer untuk memberikan restu  berbicara dengan pemerintah bayangan.

Prak Sokhonn mengatakan melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sangat rumit karena keberatan junta. "Anda tidak dapat di satu sisi mencoba untuk terlibat dengan seseorang dan di sisi lain, terlibat dengan orang yang dianggap oleh mantan sebagai teroris," katanya pada konferensi pers setelah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN.

"Kami sedang mencari jalan, tentu saja ... Jika Naypyitaw tidak berbicara dengan NUG maka biarkan utusan khusus sebagai jembatan, sebagai fasilitator, berbicara," katanya merujuk pada ibu kota Myanmar.

ASEAN tahun lalu memblokir pemerintah militer Myanmar untuk bergabung dalam pertemuan-pertemuan penting ASEAN karena kegagalan untuk menghormati lima poin konsesus yang disepakati. Salah satu poin adalah penghentian segera permusuhan dan membiarkan utusan khusus memfasilitasi dialog.

Prak Sokhonn mengatakan pendahulunya sebagai utusan ASEAN tidak dapat mengunjungi Myanmar karena prasyarat oleh beberapa anggota ASEAN yang menurut para jenderal yang berkuasa tidak dapat diterima. Permintaan itu termasuk akses ke pemimpin pemerintah terpilih yang digulingkan dalam kudeta tahun lalu Aung San Suu Kyi. Dia telah diadili dengan tuduhan melakukan banyak kejahatan.

Sebagai ketua ASEAN 2022, Kamboja telah menimbulkan kekhawatiran di antara sesama anggota atas preferensi Perdana Menteri Hun Sen untuk terlibat langsung dengan para jenderal, termasuk pemimpin junta Min Aung Hlaing bulan lalu. Hun Sen pada Rabu (16/2/2022), mengatakan bahwa tanpa terobosan, perdamaian di Myanmar mungkin tidak akan tercapai dalam beberapa tahun.

Prak Sokhonn membela pendekatan itu dan mengatakan kali ini, negara-negara ASEAN tidak memiliki prasyarat untuk berkunjung. "Alasan mengapa perdana menteri mengambil pendekatan itu karena pekerjaan utusan khusus itu macet tahun lalu," katanya.

"Beberapa rekan kami menuntut terlalu banyak. Saya katakan bahwa mereka telah menuntut beberapa prasyarat keras yang tidak dapat diterima oleh Naypyitaw," katanya menekankan Kamboja akan terus melibatkan junta untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan tetap hidup untuk saat ini.

Tapi, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mendesak Prak Sokhonn untuk bertemu dengan NUG. Melalui akun Facebook, dia mengatakan utusan ASEAN itu harus bertemu dengan berbagai kelompok di Myanmar, seperti yang dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.

"Penting bagi Myanmar untuk mendengarkan keprihatinan dan pandangan para pemangku kepentingan tersebut," katanya dalam pengarahan virtual. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika