REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia mulai memperluas pengaruhnya di Ukraina dengan menawarkan pembuatan paspor jalur cepat. Seorang penduduk Donetsk di Ukraina timur yang dikendalikan separatis, Ivan Malyuta, bulan ini mengajukan permohonan kewarganegaraan Rusia.
Malyuta mengatakan, dia bersama istri dan ketiga anaknya akan segera mendapatkan paspor Rusia. “Saya ingin menjadi warga negara Federasi Rusia. Kami akan mendapatkannya, bukan?" kata Malyuta di kantor layanan migrasi Donetsk.
Malyuta dan keluarganya akan bergabung dengan lebih dari 720 ribu penduduk di Ukraina timur yang telah menerima kewarganegaraan dan paspor Rusia dalam prosedur jalur cepat. Hal ini secara luas dipandang sebagai upaya Rusia untuk memperluas pengaruhnya di wilayah yang dikuasai kelompok separatis tersebut.
Rusia memberikan dukungannya di belakang pemberontakan separatis di Ukraina timur pada 2014. Dukungan diberikan setelah Rusia mencaplok Krimea, sebagai tanggapan atas pemberontakan rakyat di Kyiv untuk menggulingkan presiden yang memiliki kedekatan dengan Kremlin.
Selain jalur cepat menuju kewarganegaraan, Rusia telah menawarkan iming-iming lainnya kepada penduduk Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri dari Ukraina. Diantaranya menawarkan keanggotaan partai penguasa Kremlin dan fasilitas lainnya, seperti vaksin Covid-19 atau preferensi perdagangan untuk produsen lokal.
Ukraina terkejut dengan upaya Rusia yang memfasilitasi pembuatan paspor melalui jalur cepat. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia karena menerbitkan paspor Rusia secara ilegal kepada warga Ukraina.
Pejabat Ukraina mengatakan, memberikan paspor Rusia kepada penduduk daerah di Ukraina timur yang dikuasai pemberontak melanggar kesepakatan damai 2015, yang ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Kesepakatan itu secara luas dikenal sebagai perjanjian Minsk.
Perjanjian Minsk berhasil menghentikan permusuhan skala besar, tetapi gagal membawa penyelesaian politik atas konflik tersebut. Sementara Kremlin bersikeras bahwa, kesepakatan Minsk adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Kremlin telah berulang kali menuduh Ukraina menyabotase implementasi kesepakatan tersebut.
Kuleba mengatakan, mengeluarkan paspor Rusia kepada penduduk daerah yang dikuasai pemberontak dalam skala massal merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian Minsk. Dalam sebuah wawancara dengan AP, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, menggemakan sentimennya.
“Mereka telah mengeluarkan sejumlah besar paspor Rusia. Mereka melibatkan orang-orang ini dalam struktur politik mereka," ujar Danilov.
Pada Selasa (15/2/2022), anggota parlemen Rusia meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui kemerdekaan dua republik yang memproklamirkan diri. Putin menanggapi permintaan itu. Tetapi Putin mengisyaratkan untuk tidak cenderung mendukung gagasan parlemen, karena akan melanggar perjanjian Minsk tentang status mereka.
Analis politik setuju bahwa Kremlin tidak mungkin mendukung kemerdekaan Donetsk dan Luhansk dalam waktu dekat. Tetapi Rusia akan terus menuai keuntungan politik dari keterlibatannya di Ukraina timur.
“Ini adalah bentuk menjaga tekanan pada Kyiv, mengacaukannya dan menghalangi gerakan Ukraina menuju nilai-nilai Eropa, menuju NATO,” kata analis politik yang berbasis di Moskow, Dmitry Oreshkin.
Putin menandatangani dekrit yang menyederhanakan prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia bagi penduduk Donetsk dan Luhansk pada April 2019. Tepatnya sehari setelah Volodymyr Zelenskyy secara resmi memenangkan kursi presiden Ukraina. Sejak itu, lebih dari 720 ribu penduduk daerah yang dikuasai pemberontak atau sekitar 18 persen dari populasi telah menerima paspor Rusia.
Seorang pejabat layanan migrasi di Donetsk, Olga Matvienko, mengatakan, jumlah orang yang mengajukan paspor Rusia telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena ketegangan di sekitar Ukraina melonjak. Dia mengatakan, prosedur untuk mendapatkan paspor telah disederhanakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
