REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah. Menurutnya seharusnya pemerintah melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
"Pemerintah kita melalui BUMN yang bernama Bulog itu disiapkan untuk melakukan kesigapan pangan secara nasional," kata Fahri dalam diskusi bertajuk 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2/2022) lalu.
Fahri juga menyarankan kepada pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri. Pemerintah harus meramu keputusan agar memiliki daya tahan yang kuat dari sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis ini. "Sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan," ujarnya.
Fahri menegaskan bahwa minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya. Kebutuhan pokok saat ini, kata dia, menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia.
"Tentu (kelangkaan ini) punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lainnya, seperti rumah tangga maupun bidang industri," ujarnya.
Mantan Wakil Ketua DPR itu juga mengaku heran dengan adanya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air.
"Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan tadi," katanya.
Menurutnya Pemerintah bisa melihat potensi kelangkaan dari peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan.
"Kita tahu presiden juga barusan meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO," tutur Fahri.
Perluasan permintaan biofuel tersebut, lanjutnya, membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi. Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi.
"Sementara itu, diversifikasi dengan minyak kelapa, kita punya garis pantai terpanjang di dunia, itu tidak ada keseriusan melakukan antisipasi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
