REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menandatangani kerja sama rangka peningkatan pengadministrasian efek syariah milik BPKH di kustodian BSI. BPKH akan menambahkan Rp 50 triliun pada kustodian BSI dari dana semula Rp 11,5 triliun.
Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono mengatakan, pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Keputusan untuk sinergi dengan BSI ini diharapkan akan menambah kekuatan perbankan syariah.
Anggota Dewan Pengawas BPKH yang membidangi pengawasan investasi Suhaji Lestiadi menambahkan, BSI diharapkan mampu mengelola efek syariah dan layanan kustodi dengan baik. BSI merupakan bank umum syariah nasional satu-satunya yang memiliki layanan kustodian dan wali amanat.
Direktur Utama BSI, Hery Gunardi mengatakan, dengan kerja sama ini, BSI dan BPKH bisa menjadi motor penggerak perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. BPKH sebagai anchor client dapat meningkatkan kerja sama dalam layanan kustodian.
"BSI berkomitmen terus meningkatkan layanan tabungan dan setoran haji, termasuk dalam mendorong generasi muda untuk menunaikan ibadah haji," katanya dalam keterangan pers, Rabu (16/2/2022).
Hery mengatakan, BSI siap menjalankan fungsi BPS-BPIH yang telah ditetapkan oleh BPKH untuk periode 2021-2024. BSI ditunjuk sebagai BPS penerima, pengelola likuiditas, pengelola nilai manfaat, penempatan, mitra investasi, dan operasional BPKH.
Saat ini, BSI mengelola efek syariah BPKH sebesar Rp 11,5 triliun. Dengan adanya kerja sama baru ini, BPKH akan menambahkan efek syariahnya di bank kustodian BSI sebesar Rp 50 triliun sehingga total mencapai Rp 61,5 triliun.
BSI saat ini mengelola bisnis dan layanan kustodi dengan nilai mencapai Rp 20 triliun dari pengelolaan berbagai segmen nasabah termasuk diantaranya oleh BPKH. Komisaris Utama BSI, Adiwarman Karim menyebut sinergi BSI bersama BPKH diharapkan mampu membawa optimisme positif terhadap pasar modal syariah di Indonesia.
"Hadirnya BSI diharapkan mampu menjadi katalisator peningkatan kegiatan pelayanan pendukung pasar modal syariah," kata Adiwarman.
BSI yang saat ini sebagai bank kustodian syariah kedepannya bisa sebagai bank administrator, kliring data nasabah, wali amanat syariah, serta issuer dan investor. BPKH diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan BSI tidak hanya dalam layanan kustodian.
"Kehadiran BPKH dapat juga menarik lembaga negara lain untuk ikut menggunakan layanan kustodian BSI," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
