REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Rumah sakit di Kota Sukabumi dilatih dalam manajemen pengurangan resiko bencana. Langkah ini dilakukan agar pengelola dan pegawai rumah sakit menguasai pemahaman ketika terjadi bencana baik gempa bumi maupun kebakaran dan lain sebagainya.
"Ketika bencana melanda, maka faktual terjadi adalah kondisi chaos atau keadaan yang kacau, panik, stres dan bingung untuk melakukan apa," ujar Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Imran Wardhani, Rabu (16/2/2022).
Terlebih kalau itu terjadi di rumah sakit, selain menghadapi pasien dari rumah sakit itu sendiri yang kelompok rentan juga datang dari lingkungan pegawainya. Kondisi ini lanjut Imran, ditambah kiriman pasien dari eksternal rumah sakit yakni korban bencana yang hendak harus ditangani berdatangan.
Sebelumnya banyak rumah sakit selama ini mengabaikan perencanaan penanggulangan bencana dan sarana keselamatan jiwa sebagai manajemen kesiapsiagaan rumah sakit.
Sehingga lanjut Imran, ketika bencana datang maka petugas di rumah sakit pun terlihat bingung dan panik menghadapi situasi yang ada. Kenyataan ini menjadi perhatian karena rumah sakit merupakan bagian tematik roda ketangguhan yang digalakkan Pemkot Sukabumi.
Hal tersebut misalnya disampaikan BPBD saat memfasilitasi acara pelatihan bencana dan kebakaran internal di lingkungan rumah Sakit Kartika Kasih Kota Sukabumi di awal Februari 2022 lalu.
Peserta pelatihan dari berbagai divisi/departemen mulai dari penunjang medis, HRD, kamar bersalin, kamar bedah, IGD, laboratorium, farmasi, rawat jalan hingga tenaga admistrasi.
"Persiapan rumah sakit di daerah-daerah rawan bencana seperti Sukabumi yang memiliki ancaman tinggi terhadap gempa akibat sesar Cimandiri hingga 6,7 MM mutlak dilakukan," kata Imran.
Hal itu dapat diwujudkan dengan manajemen kesiagaan tinggi salah satunya menyusun perencanaan penanggulangan bencana di rumah sakit atau dikenal dengan Hospital Disaster Plan (HDP) sejalan dengan risiko potensi ancamannya.
Apalagi HDP ungkap Imran, sudah diwajibkan yang diatur dalam Kemenkes sejak lama dan dimasukkan dalam elemen penilaian akreditasi rumah sakit. Oleh karena itu semua hal yang dimasukkan dalam penyusunan HDP harus dibuat tertulis dan diketahui oleh semua petugas/karyawan.
"HDP harus diujicobakan dan dipraktekkan secara berkala tidak hanya untuk kepentingan naik kelas maupun akreditasi semata," imbuh Imran.
Adanya HDP yang baik, membuat rumah sakit siap menghadapi bencana yang akan datang kapan saja meskipun kondisi kacau terganggunya pelayanan tentu tetap terjadi.
Akan tetapi sambung Imran, dengan adanya perencanaan penanggulangan bencana diharapkan kondisi tersebut dapat diatasi. Sehingga pelayanan rumah sakit tetap dapat dilakukan sesuai standar pelayanan dan pasien tidak terabaikan dan angka kematian korban luka pascabencana dapat ditekan seminimal mungkin.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi Zulkarnain Barhami menambahkan, tujuan utama dibuatnya HDP adalah supaya rumah sakit pasca bencana tetap beroperasional dan kembali berfungsi normal. Selain itu secara optimal pasien atau korban bisa ditangani secara individu dan berkelanjutan.
"Rumah sakit juga sudah siap ketika dalam waktu yang singkat harus menerima korban yang jumlahnya melebihi kemampuan dan daya tampung rumah sakit," kata Zulkarnain.
Terlebih kondisi rumah sakit umumnya diperparah ketika terjadi kekurangan logistik (obat dan bahan medis) dan SDM, serta kerusakan sarana prasarana di dalam rumah sakit.
Direktur Rumah Sakit Kartika Kasih Martin Reingie mengajak segenap elemen rumkit tetap siaga untuk memberikan pelayanan kesehatan kendatipun bencana melanda. Caranya tanamkan jiwa tanggap bencana sejak dini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
