REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, klaim penarikan pasukan Rusia dari perbatasan Ukraina perlu diverifikasi. Kantor Kepresidenan Prancis menekankan bahwa, awal dari gerakan de-eskalasi akan sejalan dengan pembicaraan Macron dengan Presiden Rusia Vladamir Putib di Moskow pekan lalu.
“Ada dinamika yang harus diverifikasi dan dikonsolidasikan. Semuanya sangat rapuh," ujar pernyataan Kantor Kepresidenan Prancis, dilansir Alarabiya, Rabu (16/2/2022).
Macron melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. Dalam percakapan telepon yang berlangsung sekitar satu jam, kedua presiden menggarisbawahi pentingnya koordinasi dalam mengambil kebijakan terkait Rusia.
"Seminggu setelah perjalanan Presiden Macron (ke Moskow dan kemudian Kyiv), kami memiliki beberapa alasan untuk berharap,” kata pernyataan Kepresidenan Prancis.
Rusia mengerahkan lebih dari 100 ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina. Rusia menyangkal tuduhan Barat bahwa mereka merencanakan invasi. Namun Moskow mengatakan, mereka bisa mengambil tindakan "teknis militer" yang tidak ditentukan kecuali serangkaian tuntutan mereka dipenuhi. Salah satunya melarang Kyiv bergabung dengan aliansi NATO.
Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa (15/2) mengatakan, beberapa pasukan militer telah kembali ke pangkalan karena telah menyelesaikan misi pelatihan tempur. Tetapi latihan militer Rusia-Belarusia skala besar akan berlangsung hingga 20 Februari.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, latihan skala besar di seluruh negeri tetap berlanjut. Namun, beberapa unit distrik militer selatan dan barat telah menyelesaikan latihan dan mulai kembali ke pangkalan.
Rekaman video yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan beberapa tank dan kendaraan lapis baja lainnya dimuat ke gerbong kereta api. Kantor berita Interfax melaporkan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan, Kyiv akan percaya pada deeskalasi setelah melihat penarikan Rusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
