Rabu 16 Feb 2022 00:36 WIB

Produsen Tempe dan Tahu di Jakarta Berencana Mogok Produksi

Akdi mogok produksi dilakukan lantaran mahalnya harga kedelai.

Pekerja merapikan peralatan produksi tahu saat berhenti beroperasi di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Sabtu (2/1). Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta berencana mogok produksi dan berjualan mulai 21 hingga 23 Februari 2022.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja merapikan peralatan produksi tahu saat berhenti beroperasi di kawasan Duren Tiga, Jakarta, Sabtu (2/1). Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta berencana mogok produksi dan berjualan mulai 21 hingga 23 Februari 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta berencana mogok produksi dan berjualan mulai 21 hingga 23 Februari 2022. Ketua Puskopti DKI Jakarta Sutaryo menjelaskan bahwa aksi itu sebagai bentuk protes mahalnya harga kedelai yang mencapai Rp 11.300,00 per kilogram.

Rencananya aksi mogok diikuti sekitar 4.500 produsen tempe dan tahu. "Tuntutannya pertama stabilitas harga, kedua turunkan harga. Karena dengan harga tinggi, pembeli tempe dan tahu lemah (daya beli)," kata Sutaryo di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Baca Juga

Aksi mogok produksi itu, kata Sutaryo, sebagai pernyataan produsen tempe dan tahu di Jakarta yang akan menaikkan harga jual selepas 23 Februari 2022 untuk menutup ongkos produksi. Hal itu dilakukan sebagai pilihan terakhir karena kenaikan harga kedelai impor yang membanjiri pasaran tidak kunjung turun dan kini berkisar Rp 11.300 per kg.

"Karena mungkin dengan menaikkan harga 20 persen, mungkin akan sedikit menaikkan keuntungan. Perkiraan tempe naik dari Rp 5.000 ke Rp 6.000 per papan. Tahu dari Rp 35 ribu ke Rp 40 ribu," ujar Sutaryo.

Sutaryo mengatakan bahwa produsen tempe dan tahu berharap dalam jangka panjang, pemerintah dapat bertindak mencegah dampak kenaikan harga kedelai. "Biar Pemerintah memikirkan, jangan sampai setiap tahun terjadi terus seperti ini dengan hal yang sama. Pertanyaan perajin ini masa Pemerintah tidak bisa menangani, masa terus-menerus terjadi," tutur Sutaryo.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement