REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Bank Indonesia menyatakan kehadiran QR antarnegara atau QRIS Cross Border mampu memudahkan pembayaran lintas negara. Saat ini Bank Indonesia telah bekerja sama dengan Bank of Thailand dan Bank Negara Malaysia untuk mengimplementasikan QRIS Cross Border.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan QRIS Cross Border membuat warga negara Indonesia tak perlu membawa uang tunai saat bertransaksi di Malaysia maupun Thailand, begitu pula sebaliknya. Bank Indonesia menyadari pentingnya keterkaitan sistem pembayaran lintas negara dan terus melakukan inisiatif tersebut.
"Saat ini QRIS bisa digunakan antar batas yurisdiksi. Ini merupakan tonggak sejarah dari Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025," ujar Doni saat webinar Side Event Casual Talks On Digital Payment Innovation of Fintech, Selasa (15/2/2022).
Doni menyebut hadirnya QRIS Cross Border memberikan lebih banyak pilihan pembayaran bagi masyarakat lintas negara. Dia mengklaim QRIS Cross Border merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi serta menjaga stabilitas makroekonomi.
Tak hanya itu, implementasi QRIS Cross Border menggunakan Kerangka Penyelesaian Mata Uang Lokal (LCS) melalui kuotasi langsung nilai tukar mata uang lokal yang disediakan oleh bank-bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) di bawah Kerangka LCS, sehingga menekan biaya transaksi antarnegara.
"Inisiatif tersebut akan menyediakan pembayaran lintas negara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan dan lebih inklusif. Selain itu cross border payment juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi, perdagangan nasional dan memperkuat pembangunan global serta inklusi keuangan," ucapnya.
Dari sisi perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melihat adanya kebutuhan insentif dalam mendorong peningkatan pengguna QRIS Cross Border.
SVP Digital Banking Bank Mandiri, Sunarto Xie, menambahkan dalam perspektif pembeli atau merchant yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut dibutuhkan adanya insentif pajak supaya mendorong lebih banyak pengguna.
"Jika pergi negara lain dan setelah itu kembali lagi ke Indonesia, akan selalu ada tax refund. Bagi merchant itu semua akan tergantung pada tujuan kita. Apakah kita hanya berhenti pada inisiatif pembayaran atau ingin melangkah lebih jauh," ucapnya.
Menurutnya pemberian insentif pajak akan mendorong banyak orang yang akan tergabung dalam sistem pembayaran tersebut. Hal itu akan mempermudah perbankan dalam menyalurkan pinjaman karena mengetahui profil pembayaran dari publik.
"Pada masa lalu, bagaimana Anda ingin memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal hanya karena mereka berada di luar ekosistem. Sekarang, dengan mengundang mereka ke dalam sistem pembayaran, tidak hanya pemerintah yang memiliki data, tetapi kami (pelaku industri), asosiasi, dan para pemain lain akan memiliki hal yang sama," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
