Thursday, 18 Rajab 1444 / 09 February 2023

Malaysia Izinkan Bazar Ramadhan tanpa Pembatasan Covid-19 

Senin 14 Feb 2022 17:24 WIB

Rep: Zahrotul Oktaviani/ Red: Nashih Nashrullah

Bazar atau pasar Ramadhan di Malaysia. Malaysia tak terapkan pembatasan saat Ramadhan hanya disiplin prokes

Bazar atau pasar Ramadhan di Malaysia. Malaysia tak terapkan pembatasan saat Ramadhan hanya disiplin prokes

Foto: BERNAMA
Malaysia tak terapkan pembatasan saat Ramadhan hanya disiplin prokes

REPUBLIKA.CO.ID, PETALING JAYA – Malaysia mengharapkan kegiatan ekonomi bisa berjalan seperti biasa tanpa pembatasan tambahan, di tengah meningkatnya jumlah kasus Covid-19. 

Kondisi yang sama juga disebut akan berlaku untuk bazar Ramadhan, yang diperkirakan berjalan pada awal April nanti.

Baca Juga

Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri Yaakob memberikan jaminan tidak akan ada pembatasan baru, meskipun gelombang baru kasus Omicron tengah melanda negara tersebut.

“Kami tidak akan menutup bisnis. Perayaan Raya, bulan puasa, bazar Ramadhan dan pasar malam tetap berjalan seperti biasa,” katanya kepada wartawan dilansir di The Sun Daily, Senin (14/2/2022).

Meski demikian, dia menyebut prosedur operasi standar (SOP) dengan penyempurnaan akan tetap diberlakukan bagi bazar Ramadhan. Adapun SOP yang dimaksud akan diumumkan kemudian. “Soal SOPnya nanti kita bicarakan dengan Kemenkes,” lanjutnya. 

Sebanyak 21.072 kasus Covid-19 baru dilaporkan Malaysia, Ahad (13/2). Sebanyak 99,59 persen disebut masuk dalam Kategori 1 dan 2, menjadikan jumlah total infeksi hingga saat ini di Malaysia mencapai 3.040.235 kasus. 

Sebelumnya, Menteri Wilayah Federal Datuk Seri Shahidan Kassim mengatakan, pasar Ramadhan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan akan diizinkan beroperasi tahun ini, sesuai dengan SOP yang ada. 

Di sisi lain, Ismail Sabri mengatakan stabilitas politik dalam negeri telah tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah dan oposisi. 

”Kami telah membuktikan pemerintahan ini stabil. Saya seorang perdana menteri dari Umno yang didukung oleh partai-partai ramah lainnya," kata dia. 

Kondisi ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya, dan kesepakatan tersebut dilakukan untuk memastikan politik negara tetap stabil. Sehingga, apa yang disampaikan oleh Kedah Mentri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi tidak menjadi masalah. 

Muhammad Sanusi dilaporkan telah mengatakan stabilitas politik hanya dapat dicapai tanpa UMNO menjadi bagian dari pemerintah. 

 

Sumber: thesundaily 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA