Senin 14 Feb 2022 14:21 WIB

Pasokan Listrik PLN Surplus 7 GigaWatt

Saat ini banyak pembangkit PLN yang terpaksa tidak dioperasikan secara penuh.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Anak-anak bermain dipantai Bohay dengan latar belakang PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (7/7/2020). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakui pada tahun ini sampai paling tidak pertengahan tahun depan perusahaan ini masih terus dibayangi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply.
Foto: ANTARA/Budi Candra Setya
Anak-anak bermain dipantai Bohay dengan latar belakang PLTU Paiton di Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (7/7/2020). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakui pada tahun ini sampai paling tidak pertengahan tahun depan perusahaan ini masih terus dibayangi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengakui pada tahun ini sampai paling tidak pertengahan tahun depan perusahaan ini masih terus dibayangi kondisi kelebihan pasokan atau oversupply. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengakui rendahnya konsumsi listrik karena dampak pandemi membuat oversupply terjadi. 

Ia juga bahkan mengakui saat ini banyak pembangkit PLN yang terpaksa tidak dioperasikan secara penuh. "Tahun ini saja sampai tahun depan 7 GW lebih. Ini membuat aset kami under utilize dan mempengaruhi kesehatan keuangan PLN," ujar Darmawan secara virtual, Senin (14/2/2022).

Baca Juga

Kata dia, kondisi ini perlu diperbaiki segera. Oleh karena itu, PLN pada tahun ini mulai melakukan konversi kompor gas milik masyarakat ke kompor listrik. Target sasarannya akan ada 8 juta pelanggan yang akan diganti kompor elpijinya oleh PLN menjadi kompor listrik.

"Harapannya, dengan target ini yang bisa juga ditingkatkan menjadi 10 juta pelanggan bisa menambah konsumsi listrik sampai 4-5 GW," ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan program konversi kompor elpiji ke kompor listrik ini akan memakai anggaran subsidi elpiji. Relokasi anggaran ini sudah mendapat restu Presiden dan masih dalam tahap pembahasan mekanismenya oleh Kementerian ESDM, PLN dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Sudah dipaparkan oleh Pak Menteri ada sekitar 8 juta lebih pengguna kompor induksi sampai 2024. Ini strategi yang harus holistik. Kebijakan harus mendukung, realokasi anggaran yang tadinya untuk elpiji ke kompor listrik harus smooth, peningkatan biaya masyarakat dan inflasi tidak boleh terjadi," ujar Darmawan.

 

Advertisement
Berita Terkait
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement