Senin 14 Feb 2022 11:45 WIB

Karzai Minta AS Batalkan Pembagian Aset Afghanistan

Uang ini milik rakyat Afghanistan.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Esthi Maharani
Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai (kiri tengah) menyebut perintah Gedung Putih untuk mencairkan aset Afganistan yang disimpan di Amerika untuk keluarga korban serangan 11 September merupakan kekejaman
Foto: Taliban via AP
Mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai (kiri tengah) menyebut perintah Gedung Putih untuk mencairkan aset Afganistan yang disimpan di Amerika untuk keluarga korban serangan 11 September merupakan kekejaman

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai menyebut perintah Gedung Putih untuk mencairkan aset Afganistan yang disimpan di Amerika untuk keluarga korban serangan 11 September merupakan kekejaman terhadap rakyat Afganistan.

Ia pun meminta bantuan dan dukungan kepada keluarga korban 9/11 untuk menekan Presiden AS, Joe Biden membatalkan perintah tersebut. Menurutnya, perintah itu merupakan sesuatu yang tidak adil. Ia juga menekankan serangan 9/11 juga berdampak pada rakyat Afganistan.  

 

"Rakyat Afghanistan berbagi rasa sakit dengan rakyat Amerika, berbagi rasa sakit dengan keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal, yang kehilangan nyawa mereka dalam tragedi 11 September,” kata Karzai.

Karzai meminta bantuan keluarga dari ribuan orang yang meninggal dalam serangan teroris 9/11 untuk menekan agar membatalkan perintah pekan lalu. Dia menyebutnya tidak adil karena Afghanistan juga telah menjadi korban dari pemimpin Alqaidah Usamah bin Ladin.

"Kami bersimpati dengan mereka (tetapi) orang Afghanistan adalah korban sebanyak keluarga yang kehilangan nyawa mereka. ... Menahan uang atau menyita uang dari orang-orang Afghanistan atas nama mereka adalah salah dan tidak adil dan merupakan kekejaman terhadap orang-orang Afghanistan," ujar Karzai.

Perintah Biden yang ditandatangani pada pekan lalu membebaskan aset Afghanistan senilai 7 miliar dolar AS yang saat ini ditahan di AS. Pembebasan ini untuk dibagi antara korban 9/11 dan bantuan kemanusiaan untuk warga Afghanistan.

Korban 11 September dan keluarga mereka memiliki klaim hukum terhadap Taliban dan 7 miliar dolar AS dalam sistem perbankan AS. Sebanyak 3,5 miliar dolar AS disisihkan untuk pengadilan AS untuk memutuskan apakah dapat digunakan untuk menyelesaikan klaim oleh keluarga korban 9/11. Pengadilan AS juga harus menandatangani sebelum mengeluarkan uang bantuan kemanusiaan.

"Kami meminta pengadilan AS melakukan yang sebaliknya, mengembalikan uang Afghanistan kepada rakyat Afghanistan. Uang ini bukan milik pemerintah mana pun, uang ini milik rakyat Afghanistan," kata Karzai.

Sementara itu, perintah Biden meminta 3,5 miliar dolar AS yang dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan untuk dipercayakan dan digunakan untuk membantu warga Afghanistan. Dana ini akan melewati penguasa Afghanistan saat ini, Taliban.

Tapi Karzai menuntut semua 7 miliar dolar AS dikembalikan ke bank sentral Afghanistan untuk melanjutkan kebijakan moneter. Dia menentang pemberian cadangan dana Afghanistan kepada organisasi bantuan internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

"Anda memberi kami uang kami sendiri sehingga dapat digunakan untuk orang asing yang datang ke sini, untuk membayar gaji mereka, untuk memberikannya kepada (organisasi non-pemerintah),” kata Karzai.

Usamah bin Ladin dibawa ke Afghanistan oleh panglima perang Afghanistan setelah diusir dari Sudan pada 1996. Para panglima perang yang sama kemudian bersekutu dengan koalisi pimpinan AS untuk menggulingkan Taliban pada 2001. Namun, pemimpin Taliban Mullah Mohammad Omar yang menolak untuk menyerahkan Osamah bin Laden ke AS setelah serangan 9/11.

Karzai adalah presiden pertama Afghanistan yang terpilih secara demokratis setelah koalisi pimpinan AS menggulingkan Taliban pada 2001. Dia menjabat hingga 2014 dan dilanjutkan Ashraf Ghani hingga membiarkan pintu terbuka bagi pengambilalihan Kabul oleh Taliban pada 15 Agustus 2021.

Karzai dianggap merangkul semua banyak kelompok etnis Afghanistan. Namun, pemerintahannya, seperti pemerintahan Afghanistan Ghani, dirundung tuduhan korupsi yang meluas.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement