Ahli: Masyarakat perlu tetap perkuat penerapan protokol kesehatan
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dr Yudhi Wibowo mengingatkan agar masyarakat tetap memperkuat penerapan protokol kesehatan. Tujuannya, untuk mencegah penyebaran varian baru Covid-19 yakni omicron.
"Masyarakat agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi yang belum berakhir," katanya di Purwokerto, Banyumas, Ahad (13/2/2022).
Menurut pengajar di Fakultas Kedokteran Unsoed tersebut, kewaspadaan sangat diperlukan mengingat varian baru omicron dikhawatirkan tingkat penularannya lebih cepat. "Varian baru ini perlu membuat masyarakat makin waspada. Patuhi imbauan dari pemerintah yang selalu mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk tidak abai menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat tetap memakai masker, menjauhi kerumunan dan bersedia untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang tengah digencarkan pemerintah. "Vaksinasi ini sebagai bentuk ikhtiar bersama agar bisa memberikan perlindungan lebih pada individu dan meminimalisir gejala yang mungkin ditimbulkan," katanya.
Dia juga mengapresiasi upaya pemerintah yang selama ini telah bergerak cepat meningkatkan cakupan vaksinasi di seluruh wilayah di Tanah Air. "Pada saat ini cakupan vaksinasi di Tanah Air sudah sangat menggembirakan, termasuk juga di Jawa Tengah, ini perlu diapresiasi," katanya.
Dia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menyukseskan program vaksinasi dosis penguat atau dosis ketiga. "Dosis ketiga atau dosis penguat sangatlah penting guna meningkatkan proteksi individu dan makin meningkatkan efektivitas vaksin," ujarnya.
Selain itu dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan sejumlah upaya strategis guna mengantisipasi kerumunan dan mencegah penyebaran Covid-19. "Masyarakat perlu diingatkan protokol kesehatan bukan hanya diterapkan saja tetapi harus lebih ketat lagi termasuk juga terkait dengan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah," katanya.
Pemerintah daerah juga dinilai perlu memperkuat kapasitas 3T yakni testing atau pemeriksaan, tracing atau pelacakan, serta treatment atau penanganan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
