REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk sementara waktu menghentikan segala proses terkait proyek Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Diketahui penambangan itu tidak terlepas dari proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Bener.
"Sebaiknya menurut saya, menurut kami ditahan dulu. Pengukuran dan target-target pembangunan saya kira itu menjadi penting. Tetapi karena ada situasi seperti ini sebaiknya ditahan dulu, sambil terus dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat," ujar Muzani di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/2/2022).
Ia mengatakan, pemerintah harus sabar dalam menghadapi masyarakat. Jangan ada lagi tindakan yang justru menyakiti masyarakat, kendati pemerintah harus membangun proyek berskala nasional. "Sekali lagi, menghadapi masyarakat kita harus double kesabaran, kita harus double kekuatan. Karena inilah suatu dan di manapun selalu begitu," ujar Muzani.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Muzani, harus memperhatikan kepentingan lokal dan nasional dalam proyek yang dilakukan di Desa Wadas. Ia berharap adanya komunikasi dari semua pihak dalam satu meja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Saya berharap semua pihak menahan diri dan bisa menyelesaikan dalam satu meja supaya selesai. Harus ada komunikasi yang komprehensif," ujar Muzani.
Sebelumnya, salah seorang warga Desa Wadas, Siswanto, menceritakan, kronologi peristiwa penangkapan puluhan warga Desa Wadas. Menurut Siswanto, semua bermula pada Ahad (6/2/2022) sore ketika warga melihat banyak polisi berkumpul di Polsek Bener dan belakang Polres Purworejo. Warga juga melihat polisi mendirikan tenda-tenda.
Saat itu, warga masih bingung aparat kepolisian ingin ke Wadas atau ada keperluan lain. Siswanto menuturkan, salah satu warga yang menghubungi Polres Purworejo mendapatkan jawaban jika para polisi hanya ingin kunjungan ke Purworejo. Tidak ada informasi soal mengukur tanah.
Polisi sendiri menangkap setidaknya 64 orang saat pengukuran tanah di Desa Wadas. Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi, membantah adanya kekerasan yang menimpa ibu-ibu di Desa Wadas. "Tidak ada, tidak ada," kata Luthfi saat mendampingi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat menemui warga Desa Wadas yang sudah setuju dilakukan pengukuran tanah, Rabu (9/2/2022).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
