Rabu 09 Feb 2022 21:46 WIB

Perindo Bakal Lebih Fokus Garap Ekspor Perikanan

Selain produk perikanan, Perindo juga fokus pada inklusivitas nelayan

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
[ilustrasi] Aktivitas nelayan saat bongkar muat hasil tangkapan ikan laut di Pelabuhan Banda Aceh. PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo membangun eksosistem pangan berkelanjutan yang fokus pada kualitas operasional bisnis perikanan pada 2022.
Foto: EPA/Hotli Simanjuntak
[ilustrasi] Aktivitas nelayan saat bongkar muat hasil tangkapan ikan laut di Pelabuhan Banda Aceh. PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo membangun eksosistem pangan berkelanjutan yang fokus pada kualitas operasional bisnis perikanan pada 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perikanan Indonesia (Persero) atau Perindo membangun eksosistem pangan berkelanjutan yang fokus pada kualitas operasional bisnis perikanan pada 2022.

Direktur Utama Perindo Sigit Muhartono mengatakan anggota holding BUMN pangan atau ID Food ini akan memastikan tiga tujuan dari ekosistem perikanan yang berkelanjutan yakni ketersediaan perikanan, keterjangkauan produk perikanan kepada masyarakat dan inklusivitas nelayan.

"Ekosistem perikanan yang berkualitas dimulai dari pengumpulan bahan baku ikan yang berkualitas. Untuk mendapatkan bahan baku, Perindo akan menggenjot penyerapan ikan nelayan sebagai offtaker, kerja sama dengan pemilik kapal besar, mengambil dari pasar bebas, dan menangkap ikan dengan kapal milik sendiri," ujar Sigit dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/2).

Sigit menyampaikan Perindo akan mengolah bahan baku ikan tersebut sebelum melakukan penjualan. Dalam proses pengolahan, lanjut Sigit, Perindo akan fokus ke arah hilirisasi produk untuk memaksimalkan nilai tambah. 

Dalam mendukung ekosistem yang berkelanjutan, ungkap Sigit, Perindo memiliki infrastruktur eksisting di 15 cabang di seluruh Indonesia seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI), Cold Storage, Air Blast Freezer, pabrik es, docking kapal, hingga pelabuhan perikanan berkelas samudera dan nusantara.

"Dengan membangun ekosistem perikanan dari hulu dan hilir ini, kami ingin berkontribusi dalam program lumbung ikan nasional sekaligus berkontribusi menyumbang devisa berupa ekspor hasil laut Indonesia," ucap Sigit.

Sigit menjelaskan industri perikanan di Indonesia sudah mencapai self sufficiency level di atas 100 persen. Artinya, kebutuhan domestik sudah bisa dipenuhi untuk produksi domestik. Sigit menyampaikan Perindo saat ini akan fokus menggarap pasar ekspor, yang mana jangkauan ekspor Perindo sudah tersebar ke sembilan negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Thailand, Filipina, Cina, Singapura, Mesir, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Pasalnya, kontribusi pasar ekspor Perindo masih sekitar 10 persen dari total produksi 2021, sedangkan 90 persen sisanya didominasi pasar domestik," lanjut Sigit.

Sigit menyebut potensi pasar perikanan sangat besar. Kata Sigit, Indonesia merupakan enam besar negara dengan Zona Ekonomi Eksklusif terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sigit mengatakan kapitaliasi produk perikanan di dunia mencapai 178 miliar dolar AS, namun volume market Indonesia hanya menyumbang empat miliar dolar AS atau tidak lebih dari tiga persen.

Kata Sigit, perusahaan akan memperbaiki ekosistem sourcing ikan dengan menjadikan nelayan sebagai prioritas. Sigit mengatakan Perindo telah memiliki sekitar 1.400 mitra nelayan di seluruh Indonesia.

"Dengan menambah potensi penangkapan ikan baik dari serapan nelayan, tangkapan dengan kapal sendiri dan kerja sama dengan mitra pemilik kapal, maka target tangkapan ikan tahun ini mencapai 22.041 ton," ungkap Sigit.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, BUMN sektor pangan, harus memiliki kemandirian ekosistem pangan. Menurut Erick, BUMN harus memiliki peta jalan mengenai ekosistem pangan.

"Melalui ID Food, saya mendorong peningkatan rantai pasok pangan dan menjaga stabilitas rantai pasok pangan dengan baik," ungkap Erick.

Erick juga mengajak bergotong royong membangun ekosistem Indonesia yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, swasta, UMKM, petani, nelayan, serta BUMN sektor lainnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement