Rabu 09 Feb 2022 02:10 WIB

Covid-19 Meningkat, Cirebon Gencarkan Lagi Sosialisasi Prokes

Jumlah pasien Covid-19 di Cirebon saat ini mencapai 154 kasus.

Rep: Lilis Handayani/ Red: Dwi Murdaningsih
Virus corona (ilustrasi)
Foto: Pixabay
Virus corona (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan (prokes) kembali digiatkan di Kota Cirebon. Hal itu menyusul naiknya kembali kasus Covid-19 di daerah terebut.

‘’Sekarang kita di level 3, ancaman masih ada,’’ ujar Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati, Selasa (8/2). 

Baca Juga

Untuk itu Eti mengajak kepada seluruh komponen di Kota Cirebon bersama-sama berupaya mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas lagi. Terutama dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Sekarang masyarakat sudah kendor,’’ cetus Eti.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi, menjelaskan, untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, pihaknya mulai pekan ini kembali menggiatkan sosialisasi dan edukasi penerapan prokes di masyarakat. Akselerasi vaksinasi Covid-19 juga terus ditingkatkan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

"Kita sudah bicara dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim. Kita akan turun ke lapangan kembali, juga bagikan masker,’’ tutur Agus. 

Agus menambahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga telah diminta untuk mengajukan dana yang telah dianggarkan pada Belanja Tak Terduga (BTT), untuk sosialisasi, edukasi dan penegakan prokes. Begitu pula pihak kecamatan, untuk pelaksanaan PPKM di level mikro. 

Sedangkan penanganan di bidang kesehatan, lanjut Agus, dana sekitar Rp 2,6 miliar sudah dialokasikan untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon. Hal itu terutama untuk melakukan tracing dan testing serta ketersediaan obat-obatan dan vitamin.

"Tidak bisa dipungkiri, penambahan kasus di Kota Cirebon cukup tinggi,’’ ucap Agus. 

Agus menyebutkan, jumlah pasien Covid-19 saat ini mencapai 154 kasus, dari akhir Januari yang hanya 15 kasus. Hal itulah yang menyebabkan Kota Cirebon kembali menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Menyinggung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Agus menjelaskan, Dinas Pendidikan (Disdik) telah diminta untuk melakukan pemetaan berdasarkan data yang ada di lapangan.  Berdasarkan data itu nantinya akan diambil kebijakan untuk pelaksanaan PTM di Kota Cirebon.

"Nanti kita akan lihat apakah general atau parsial? Apapun nanti, akan kita putuskan,’’ kata Agus.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement