REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti banyaknya pelaksana tugas (Plt) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ia mendesak agar Kepala BPOM Penny K Lukito, segera mendefinitifkan Plt tersebut.
"Ada Plt Sestama, masih, ya? Masih Plt, ya? Supaya ibu Penny Lukito segera mendefinitifkan Plt ini kan," kata Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPOM, Senin (7/2).
Saleh khawatir banyaknya Plt di BPOM mempengaruhi kinerja BPOM karena kewenangan Plt sangatlah terbatas. "Karena Plt itu kadang-kadang kewenangannya nggak tuntas, nunggu arahan ibu, nunggu arahan ibu kepala," ujarnya.
Politikus PAN itu juga mempertanyakan berapa jumlah jabatan yang masih Plt di BPOM. Saleh meminta agar Penny menjelaskan jabatan yang diisi oleh Plt mulai dari eselon I hingga eselon II.
"Karena apapun yang diceritakan di sini (rapat), kalau pelaksananya masih banyak yang Plt-Plt segala macam itu akan berimplikasi pada pelaksanaan di lapangan, jadi saya minta dijawab dulu soal itu," tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini mengatakan, selain banyaknya Plt, BPOM juga sering melakukan mutasi jabatan. Menurutnya, sulit seseorang bisa berprestasi jika masa jabatannya terlalu singkat.
"Saya mendapatkan informasi dari dalam ini, orang di dalam ini banyak mengeluh ke kita karena terjadi mutasi yang selalu dan sering terjadi, ya ,kan, tolong dijelaskan bu Penny," kata Yahya.
Awalnya, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, ia tak tahu persis berapa jumlah Plt di BPOM. Ia mengatakan bahwa hal itu bisa ditanyakan ke pembina sumber daya manusia BPOM..
"Tidak mungkin saya tahu setiap hari kapan Plt, mana, ya harus kita rapat untuk isi Plt, itu ada agenda rutinnya kapan kita melakukan rapat baperjakat namanya, saya tidak menentukan sendiri terhadap satu pimpinan, itu terbuka secara transparan," ucap Penny.
Saleh sempat kembali mendesak Penny untuk menjawab pertanyaannya. Ketua Fraksi PAN itu bahkan mengancam akan berkirim surat ke pimpinan DPR agar pimpinan DPR berkirim surat ke Presiden.
Mendengar itu, Penny kemudian langsung menjelaskan berapa jumlah jabatan yang diisi oleh Plt. "Yang saya tahu eselon I itu ada dua Plt Penindakan karena kami sedang meminta izin dari bapak Presiden, sedang menunggu untuk mengisi dari kepolisian, kemudian kesestamaan tentu saja kosong karena sestama sebelumnya menjadi inspektur sekarang jadi karena itu kan bagian dari proses mengisi dari posisi tentunya kosong," kata Penny.
"Kemudian di eselon II saya kira satu ada direktorat kedeputian pengawasan obat, ada satu direktorat standar yang kosong karena bu Riska pindah ke Kementerian Kesehatan ini sedang dalam proses finalisasi untuk diisi, kemudian satunya lagi di kedeputian pengawasan pangan, pengawasan produksi itu sedang dalam proses mengisi, tentunya sekarang masih kosong karena calon yang mengisinya masih menunggu tentu tidak bisa sembarangan diisi dengan siapapun juga," imbuhnya.
"Secepatnya nanti Plt tersebut tentunya harus segera dituntaskan jadi pejabat yang definitif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
