REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bakal menertibkan lembaga keuangan mikro (LMK) hingga Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ilegal. Hal tersebut diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu saat menerima kunjungan kerja Komite IV DPD RI.
"Cara menertibkan pertamanya adalah dengan legalisasi dulu dan itu didaftarkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," kata Ganjar Pranowo dalam keterangan, Senin (7/2).
Dia mengungkapkan, penertiban itu dilalukan menyusul tidak sedikit pengusaha kecil yang meminjam modal dari pihak yang tidak resmi. Ganjar juga bakal mendorong industri kecil menengah (IKM) berjalan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga nantinya bisa mengajukan bantuan pinjaman.
"Kalau sudah benar bisa bankable. Jadi, kalau bankable butuh pinjaman bisa diberikan. Skim pinjamannya juga diberikan dengan beraneka ragam. Suku bunganya rendah dan tanpa jaminan mirip- mirip seperti KUR sebenarnya," katanya.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan bahwa bantuan terhadap UKM akan dibuat berjangka mulai dari ekspor hingga digitalisasi. Dia berharap agar pelaku usaha yang sudah mendapatkan bantuan jangan dibiarkan kembali mengecil.
"Maka ada program UKM naik kelas. UKM naik kelas itulah yang kita kemarin punya program dengan UKM Virtual Expo, kemudian digitalisasi UKM," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
