REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DKI Jakarta, Prof Dede Rosyada, menilai hasil survei kerukunan umat beragama (KUB) di DKI Jakarta ada anomali.
Sebelumnya, hasil penelitian Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama (Kemenag) menunjukan KUB DKI Jakarta sejak 2017 sampai 2021 mengalami penurunan. Meski nilai KUB-nya baik tapi sering berada di bawah nilai rata-rata KUB secara nasional.
Prof Dede mengatakan, dari segi kerukunan antarumat beragama di DKI Jakarta tidak ada miskomunikasi dan salah paham.
Sebaliknya umat beragama saling menghargai, mengapresiasi dan kerjasama, contohnya kerjasama menghadapi bencana.
"Selama tiga tahun tidak ada orang protes ke pemerintah (DKI Jakarta) gara-gara rumah ibadahnya tidak bisa dibangun, kan tidak ada," kata Prof Dede kepada Republika.co.id, Sabtu (5/2/2022).
Dia menyampaikan, FKUB DKI Jakarta melihat layanan pemerintah DKI Jakarta ke masyarakat bagus karena ada kesetaraan layanan. Selain itu FKUB melihat kerjasama elemen masyarakat baik, saling menghargai dan mengapresiasi.
"Saya malah tidak tahu indikatornya apa survei (Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag itu) DKI Jakarta itu selalu di bawah (nilai KUB-nya) saya juga tidak paham," ujarnya.
Sementara, menurut Prof Dede, daerah yang indeks KUB-nya masuk sepuluh besar tertinggi malah terjadi kerusuhan di sana. Kerusuhannya benar-benar terjadi karena agama. Misalnya di Papua yang indeks KUB-nya tinggi ada juga kerusuhan di sana.
"Jadi ada anomali sebenarnya survei ini, (daerah) yang indeks kerukunannya tinggi terjadi kerusuhan, (daerah) yang indeks kerukunannya rendah malah aman, nyaman, dan tenang," jelasnya.
Prof Dede mengaku, tidak merasa diperingatkan oleh hasil survei tersebut. Sebab pemerintah DKI Jakarta dan DPRD mendukung masyarakat dan masyarakat merasa nyaman. Tapi hasil survei KUB oleh Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag selalu memposisikan DKI Jakarta di bawah.
"Saya tidak menyalahkan hasil survei sebab survei banyak aspeknya, aspek indikator, aspek dimensi variabel, aspek sampel yang mungkin ada errornya meski dikatakan margin errornya tiga sekian persen," katanya.
Mengenai hasil survei KUB di DKI Jakarta yang diduga dipengaruhi konstelasi politik, Prof Dede berpesan kepada elite-elite politik agar dikurangi tensi saling silang pendapat yang dibuka secara umum kepada publik. Namun, semua media banyak di Jakarta, perdebatan elite politik dipertontonkan media, sementara masyarakat melihat media.
"Kepada tokoh elite politik nasional yang sifatnya silang pendapat jangan dipertontonkan kepada publik," jelas Prof Dede.
Di samping itu, Prof Dede menyarankan agar Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag mengganti sampel dan indikator dalam survei KUB. Sarannya indikator dibatasi dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.
Dia menyarankan, sampel surveinya orang yang memang bergerak di bidang kerukunan seperti aktivis ormas keagamaan, daripada mengambil sampel dari masyarakat yang berada di pasar. Jadi surveinya sebaiknya ke mereka yang terlibat proses membangun kedamaian di masyarakat.
"Orang masjid dan gereja tahu membangun kerukunan, kalau orang di pasar mungkin tidak tahu, saya tidak menyalahkan siapa siapa, mungkin sampelnya (sebaiknya) yang terkoneksi kepada substansi yang diteliti," kata Prof Dede.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
