REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Banyumas mengakui dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah belum terserap 100 persen.
Kepala Dinsospermades Widarso mengatakan bahwa dalam penyaluran bantuan pemerintah ini, pihaknya tidak memegang data keluarga penerima manfaat (KPM) karena disalurkan langsung oleh bank penyalur.
"Penyerapannya belum 100 persen. Sayangnya (data) yang tahu juga teman-teman Bank Mandiri," ujar Widarso kepada Republika, Jumat (4/2).
Saat ini, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Banyumas ada sekitar 200 ribu, sedangkan KPM kurang lebih ada 100 ribu. Menurut Widarso, datanya berbeda-beda karena KPM yang menerima bantuan selalu bertambah.
"Memang dulu banyak dan ada tambahan terus, dan tambahan-tambahan itu kami tidak diberitahu. Kalau ada pembagian baru kami dihubungi diminta menyediakan lokasi pembagian," jelasnya.
Sebelumnya Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam mengatakan, sebanyak 27 ribu KPM di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, belum menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Menurutnya, akselerasi penyaluran bansos diperlukan untuk memastikan KPM mendapatkan haknya dan secara umum memperkuat program penanganan kemiskinan.
"Di Banyumas dan Pekalongan saya dapat data masih sekitar 27 ribu yang belum dicairkan. Kalau dinilai dengan nominal, ada sekitar Rp 5,4 miliar se-kabupaten. Ini besar sekali, dan yang penting lagi, ini ada hak penerima manfaat," kata Wastam dalam kunjungan kerja di sejumlah daerah, memastikan pencarian bansos di Kabupaten Banyumas, Jumat (4/2).
Untuk itu, ia menyambut baik langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang terus mendorong pencairan bantuan sosial. Atas arahan Mensos Risma, seluruh jajaran Kemensos, baik pejabat Eselon l, ll, para kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), dan staf bersama dengan anggota Komisi Vlll, turun ke sejumlah daerah memastikan pencairan bansos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
