REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp 4,07 triliun hingga akhir Januari 2022.

Direktur Utama Wika Agung Budi Waskito mengatakan, kontrak baru tersebut sebesar 9,56 persen dari target kontrak baru 2022 yang sebesar Rp 42,57 triliun.

"Perseroan telah melakukan penandatanganan kontrak kerja sama desain dan konstruksi tiga proyek pembangunan dengan PT Bintaro Serpong Damai (BSD) anak usaha PT Margautama Nusantara (MUN) pada Senin (31/1)," ujar Agung dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat (4/2).

Agung menyampaikan, ketiga proyek tersebut meliputi konstruksi tidak sebidang ramp junction Serpong dengan exit ramp Pamulang dan pelebaran jalan arteri exit Pamulang, konstruksi penanganan banjir pada Km 8, dan konstruksi jalan akses Tol Makassar New Port (Tahap I dan II).

Berbekal portofolio yang luas di bidang infrastruktur termasuk pembangunan jalan tol dan terminal, ujar Agung, Wika berkomitmen menjawab kepercayaan tersebut dengan mengerjakan ketiga proyek tersebut dengan kualitas yang optimal serta mengutamakan aspek keselamatan kerja.

“Proyek ini juga akan mengusung konsep green infrastructure dengan ikut berkontribusi dalam menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu, proyek ini akan menampilkan sisi estetika yang secara visual memiliki daya tarik kepada publik," ujar Agung.

Agung menambahkan, RUPSLB yang dipimpin Komisaris Utama Wika Jarot Widyoko membahas dua keputusan, yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Agung menyebut, dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada RUPSLB ini merupakan tindak lanjut sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selain itu, Agung melanjutkan, dua pengumuman dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2 Agustus 2021 tentang pemberlakuan penggunaan KBLI 2020 pada layanan Perseroan Terbatas. 

"Kemudian, terbitnya kebijakan pemerintah, online single submission risk based approach (OSS RBA) dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha dan berusaha di tanah air juga menjadi pertimbangan lain perubahan anggaran dasar perseroan," kata Agung.

Agung menyampaikan, RUPSLB pun menyetujui pengangkatan Adityo Kusumo sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko perseroan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika