REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta memastikan, Kementerian PUPR siap membangun hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) dan TNI-Polri di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hunian ini diperuntukkan bagi ASN yang akan akan dipindah ke Nusantara.
"Dalam rapat koordinasi PUPR menyampaikan kesiapannya untuk membangun 2.500 unit hunian untuk pemindahan ASN dan anggota TNI-Polri tahap awal di kawasan IKN," kata Febry di gedung Bina Graha Jakarta, dikutip dari siaran pers KSP, Kamis (3/2/2022).
Febry menjelaskan, jumlah hunian yang disiapkanPUPR memang belum sebanyak jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke kawasan IKN. Hal ini karena terkait masalah pembiayaan.
Ia menyebut, pembiayaan dari Kementerian PUPR hanya cukup untuk 2.500 hunian. Sedangkan pemindahan ASN, termasuk TNI-Polri pada tahap awal lebih dari tujuh ribu.
"Tapi itu tidak akan jadi hambatan, karena pemerintah sedang merumuskan skema pembiayaan lain, bisa dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa juga melalui pemberdayaan peran swasta dan BUMN," ujar Febry.
Mengutip data sementara dari Bappenas, Febry memaparkan rencana jumlah ASN dan anggota TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN pada tahap awal, yakni sebanyak 7.687 orang, dengan rincian 1.971 ASN dan 5.716 TNI/Polri termasuk paspampres, BIN, dan jajarannya.
"Jumlah itu masih belum final ya, karena belum ada keputusan secara resmi. KSP akan mendorong agar segera ada ketetapan. Karena ini nanti juga menyangkut pembagian berapa yang berkantor di sharing office berapa yang tersebar," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
